News » 05 Oktober 2009 » Hit: 404
DPR BARU; HARAPAN BARU
Hiruk pikuk Pemilu legislatif 2009 sudah berlalu. Hasilnya pun sudah diketahui. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten sudah menjalankan tugasnya. Kamis 1 Oktober lalu, giliran 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan 560 anggota DPR RI resmi dilantik.
Rakyat mungkin sudah kembali ke rutinitas keseharian, melupakan segala gonjang-ganjing politik sepanjang 2009. Sampai tahun ini, setidaknya mereka tidak akan mempunyai ‘keharusan’ untuk medatangi bilik suara. Baru tahun selanjutnya, mereka kembali dibutuhkan untuk pemilihan kepala daerah (pilkada).
Bising pemilu legislatif boleh saja berlalu, namun ekspektasi masyarakat akan terwujudnya perbaikan ekonomi dan kesejahteraan merupakan persoalan yang mesti medapat respon serius dari para pemangku jabatan baru ini. Reformasi tak akan banyak berarti jika pemulihan ekonomi masih jauh panggang dari api.
Lahrinya Undang-Undang pro-rakyat, anggota dewan yang bersih dan akuntabel merupakan harapan lain yang tidak bisa di kesampingkan begitu saja. Tentu banyak harapan lain yang harus dijawab oleh anggota legslatif, khususnya berasal dari konstituen masing-masing maupun masyarakat umum.
Di tengah ekspektasi yang membung itu, tak jarang pula muncul sikap pesimis terhadap kinerja dan prilaku anggota dewan baru ini. Pesimisme tersebut disandarkan pada sebuah kenyataan bahwa anggota DPR periode lalu banyak yang terlilit kasus hukum, prilaku amoral, dan korupsi. Selain itu, komposisi anggota DPR baru yang hampir 70 persen pendatang baru masih dianggap buta terhadap urusan parlemen.
Apalagi pelantikan kali ini bertepatan dengan derita korban gempa di Sumatera Barat. Dengan biaya pelantikan cukup besar, DPR kian dicap sebagai lembaga yang tak mempunyai kepekaan sosial.
Kalau melihat rekam jejak anggota dewan periode lalu, harus diakui secara jujur sebagian mereka telah mencoreng nama baik lembaga legislatif dengan serangkain prilaku amoral dan korupsi. Namun mengeneralisir semua anggota dewan berprilaku sama merupakan penilaian tak bijak. Masih banyak anggota dewan yang sungguh-sungguh berbuat untuk kepentingan rakyat, namun belum terpublikasi dengan baik.
Di samping itu, memang banyak figur baru yang terpilih dalam komposisi parlemen 2009-2014. Namun tidak semua yang baru itu adalah orang baru dalam politik. Banyak diantara mereka berasal dari beragam latar belakang aktivitas politik dan pergerakan semisal lembaga-lembaga non-pemerintah, aktivis mahasiswa dan pemuda, maupun anggota partai politik yang sadar akan pentingnya politik akar rumput.
Karena itu, agaknya tidak fair bila menyamaratakan semua kapasitas anggota dewan adalah rata-rata. Sangat tidak bijak jika mengatakan wajah baru itu sama sekali buta politik dan hanya penggembira. Sangat tidak tepat meberikan penilaian buruk, sementara anggota yang baru ini masih belum melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR.
Untuk itulah, penting kiranya menjadikan semua kritik sebagai pelajaran untuk anggota dewan yang akan datang. DPR periode mendatang ini perlu berkaca pada pengalaman DPR sebelumnya, agar tidak mengulang kesalahan dan mampu memperbaiki kinerja. Sistem suara terbanyak pada Pemilu 2009 kiranya memberi pelajaran penting bagi setiap anggota DPR baru bahwa pemilu bukan sekadar mencoba keberuntungan. Dengan sistem itu, anggota DPR tetap dituntut berjuang keras dan mengabdi kepada konstituen.
Berpolitik berarti bersedia mendedikasikan diri, waktu, pikiran, serta tenaga bagi rakyat dan partai politik, bukan sekadar numpang lewat dan mencari keberuntungan melalui kekuasaan publik. Menjadi wakil rakyat berarti bersedia dan rela berkorban demi rakyat dan bangsa, bukan sebaliknya.
Karena cita-cita ideal itulah, patut kiranya kita memberikan apreseasi dan ucapan selamat kepada anggota DPR baru ini guna menjalankan tugasnya dengan baik sesuai amah rakyat yang diwakilinya. Sambil mengingatkan bahwa mereka adalah wakil rakyat bukan wakil siapa-siapa. Selamat bekerja.
Rakyat mungkin sudah kembali ke rutinitas keseharian, melupakan segala gonjang-ganjing politik sepanjang 2009. Sampai tahun ini, setidaknya mereka tidak akan mempunyai ‘keharusan’ untuk medatangi bilik suara. Baru tahun selanjutnya, mereka kembali dibutuhkan untuk pemilihan kepala daerah (pilkada).
Bising pemilu legislatif boleh saja berlalu, namun ekspektasi masyarakat akan terwujudnya perbaikan ekonomi dan kesejahteraan merupakan persoalan yang mesti medapat respon serius dari para pemangku jabatan baru ini. Reformasi tak akan banyak berarti jika pemulihan ekonomi masih jauh panggang dari api.
Lahrinya Undang-Undang pro-rakyat, anggota dewan yang bersih dan akuntabel merupakan harapan lain yang tidak bisa di kesampingkan begitu saja. Tentu banyak harapan lain yang harus dijawab oleh anggota legslatif, khususnya berasal dari konstituen masing-masing maupun masyarakat umum.
Di tengah ekspektasi yang membung itu, tak jarang pula muncul sikap pesimis terhadap kinerja dan prilaku anggota dewan baru ini. Pesimisme tersebut disandarkan pada sebuah kenyataan bahwa anggota DPR periode lalu banyak yang terlilit kasus hukum, prilaku amoral, dan korupsi. Selain itu, komposisi anggota DPR baru yang hampir 70 persen pendatang baru masih dianggap buta terhadap urusan parlemen.
Apalagi pelantikan kali ini bertepatan dengan derita korban gempa di Sumatera Barat. Dengan biaya pelantikan cukup besar, DPR kian dicap sebagai lembaga yang tak mempunyai kepekaan sosial.
Kalau melihat rekam jejak anggota dewan periode lalu, harus diakui secara jujur sebagian mereka telah mencoreng nama baik lembaga legislatif dengan serangkain prilaku amoral dan korupsi. Namun mengeneralisir semua anggota dewan berprilaku sama merupakan penilaian tak bijak. Masih banyak anggota dewan yang sungguh-sungguh berbuat untuk kepentingan rakyat, namun belum terpublikasi dengan baik.
Di samping itu, memang banyak figur baru yang terpilih dalam komposisi parlemen 2009-2014. Namun tidak semua yang baru itu adalah orang baru dalam politik. Banyak diantara mereka berasal dari beragam latar belakang aktivitas politik dan pergerakan semisal lembaga-lembaga non-pemerintah, aktivis mahasiswa dan pemuda, maupun anggota partai politik yang sadar akan pentingnya politik akar rumput.
Karena itu, agaknya tidak fair bila menyamaratakan semua kapasitas anggota dewan adalah rata-rata. Sangat tidak bijak jika mengatakan wajah baru itu sama sekali buta politik dan hanya penggembira. Sangat tidak tepat meberikan penilaian buruk, sementara anggota yang baru ini masih belum melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR.
Untuk itulah, penting kiranya menjadikan semua kritik sebagai pelajaran untuk anggota dewan yang akan datang. DPR periode mendatang ini perlu berkaca pada pengalaman DPR sebelumnya, agar tidak mengulang kesalahan dan mampu memperbaiki kinerja. Sistem suara terbanyak pada Pemilu 2009 kiranya memberi pelajaran penting bagi setiap anggota DPR baru bahwa pemilu bukan sekadar mencoba keberuntungan. Dengan sistem itu, anggota DPR tetap dituntut berjuang keras dan mengabdi kepada konstituen.
Berpolitik berarti bersedia mendedikasikan diri, waktu, pikiran, serta tenaga bagi rakyat dan partai politik, bukan sekadar numpang lewat dan mencari keberuntungan melalui kekuasaan publik. Menjadi wakil rakyat berarti bersedia dan rela berkorban demi rakyat dan bangsa, bukan sebaliknya.
Karena cita-cita ideal itulah, patut kiranya kita memberikan apreseasi dan ucapan selamat kepada anggota DPR baru ini guna menjalankan tugasnya dengan baik sesuai amah rakyat yang diwakilinya. Sambil mengingatkan bahwa mereka adalah wakil rakyat bukan wakil siapa-siapa. Selamat bekerja.