Politic » 18 Juli 2007 » Hit: 518
FPKS Dukung Interpelasi Lapindo
Sedikitnya lima fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap ingin melanjutkan penggunaan hak interpelasi terhadap penyelesaian semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Salah satu fraksi yang mendukung interpelasi itu adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS).
Anggota DPR dan FPKS, Dr. Zulkieflimansyah mengatakan, interpelasi diharapkan bisa mendorong pemerintahan segera menyelesaikan persoalan tersebut. Dr. Zul menilai, penyelesaian korban Lapindo sampai saat ini masih tersendat-sendat.
"Selama ini penyelesaian Lapindo masih tersendat-sendat. Oleh karena itu, kita ingin mendengarkan penjelasan Presiden secara langsung dalam penanganan kasus itu," jelas Dr. Zul saat dialog siang soal interpelasi Lapindo yang disiarkan secara langsung oleh stasiun TVRI, Selasa (17/7).
Selain mendengar penjelasan langsung dari Presiden, target lain dari Interpelasi Lapindo yaitu menanyakan komitmen dan keseriusan pemerintah dalam proses memberikan ganti rugi yang sudah dijanjikan pemerintah. "Pemerintah hanya janji mulu tapi ga pernah beres," urainya.
Menurut Dr. Zul, dengan interpelasi itu, pemerintah juga harus mampu menjelaskan skenario terburuk apabila semburan lumpur tidak berhenti. FPKS meminta pemerintah secara terbuka menyampaikan prediksi dampak dan keberlangsungan semburan.
(Adi)
Prospereous Justice Party (PKS) Faction Supports Interpellation on Lapindo
At least five fractions in House of the Representatives still intend to continue employing an interpellation on Lapindo`s mud outpouring case in Sidoarjo, East Java. One of the fractions that support that interpellation is PKS Faction (FPKS).
Zulkieflimansyah, member of the House from PKS faction, said that the interpellation is expected to urge the government to immediately solve the problem. Dr. Zul thought that the solution to the matters was not running properly.
"So far, the solution to the matters is not running properly. Therefore, we intend to listen to the president`s explanation directly on this case", said Dr Zul when interviewed regarding interpellation on Lapindo that was broadcast live on TVRI, Tuesday (July, 17).
Besides listening to the president`s explanation directly, the other target of interpellation on Lapindo was to ask for the commitment and seriousness of the government in the recompense process that had been promised by the government. "The government always promises but the cases are never settled," he said.
According to Dr Zul, with that interpellation, the government must also explain the worst case scenario if the mud outpouring would never stop. PKS faction asked the government to openly present the prediction of the impacts and the continuation of the outpouring.
Anggota DPR dan FPKS, Dr. Zulkieflimansyah mengatakan, interpelasi diharapkan bisa mendorong pemerintahan segera menyelesaikan persoalan tersebut. Dr. Zul menilai, penyelesaian korban Lapindo sampai saat ini masih tersendat-sendat.
"Selama ini penyelesaian Lapindo masih tersendat-sendat. Oleh karena itu, kita ingin mendengarkan penjelasan Presiden secara langsung dalam penanganan kasus itu," jelas Dr. Zul saat dialog siang soal interpelasi Lapindo yang disiarkan secara langsung oleh stasiun TVRI, Selasa (17/7).
Selain mendengar penjelasan langsung dari Presiden, target lain dari Interpelasi Lapindo yaitu menanyakan komitmen dan keseriusan pemerintah dalam proses memberikan ganti rugi yang sudah dijanjikan pemerintah. "Pemerintah hanya janji mulu tapi ga pernah beres," urainya.
Menurut Dr. Zul, dengan interpelasi itu, pemerintah juga harus mampu menjelaskan skenario terburuk apabila semburan lumpur tidak berhenti. FPKS meminta pemerintah secara terbuka menyampaikan prediksi dampak dan keberlangsungan semburan.
(Adi)
Prospereous Justice Party (PKS) Faction Supports Interpellation on Lapindo
At least five fractions in House of the Representatives still intend to continue employing an interpellation on Lapindo`s mud outpouring case in Sidoarjo, East Java. One of the fractions that support that interpellation is PKS Faction (FPKS).
Zulkieflimansyah, member of the House from PKS faction, said that the interpellation is expected to urge the government to immediately solve the problem. Dr. Zul thought that the solution to the matters was not running properly.
"So far, the solution to the matters is not running properly. Therefore, we intend to listen to the president`s explanation directly on this case", said Dr Zul when interviewed regarding interpellation on Lapindo that was broadcast live on TVRI, Tuesday (July, 17).
Besides listening to the president`s explanation directly, the other target of interpellation on Lapindo was to ask for the commitment and seriousness of the government in the recompense process that had been promised by the government. "The government always promises but the cases are never settled," he said.
According to Dr Zul, with that interpellation, the government must also explain the worst case scenario if the mud outpouring would never stop. PKS faction asked the government to openly present the prediction of the impacts and the continuation of the outpouring.