Book Review » 20 Januari 2010 » Hit: 637
Indonesia; Kutukan Sumber Daya Alam
Judul : Menggugat Pengelolaan Sumber Daya Alam: Menuju Negara Berdaulat
Penulis : Marwan Batubara
Penerbit : KPKN, Jakarta, 2009
Senang sekali rasanya saat penulis mempunyai kesempatan berkunjung ke ruang pustaka pribadi doktor Zul di rumahnya di bilangan Bumi Serpong Damai City, Tangerang beberapa waktu lalu. Banyak buku dengan ragam judul berjejer rapi menjejali seisi ruangan perpusnya. Bagi aktivis dan pemerhati politik, akan mudah mendapatkan buku yang berkaitan dengan terma-terma politik, baik klasik maupun kontemporer. Bagi pegiat ekonomi, tak susah menemukan judul buku yang mengupas masalah ekonomi mutakhir.
Tak berhenti di situ, bagi para aktivis lingkungan, para peminat studi Islam, dan pemerhati budaya jika melihat koleksi buku doktor lulusan Inggris ini tak akan ada kesulitan sedikitpun saat mencari buku-buku dimaksud. Begitu banyaknya koleksi buku-buku itu, seolah perpus tersebut merupakan teropong jendela untuk melihat dunia.
Sementara koleksi buku lainnya tersebar di ruang kerjanya di DPR RI. Jika di rumahnya buku tentang semua disiplin ilmu ada, maka di ruang kerjanya di Senayan, mayoritas koleksi bukunya dipenuhi dengan tema-tema Energi dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, serta Riset dan Teknologi.
Tidak mengherankan jika hampir semua koleksi buku yang ada di ruangannya di DPR mayoritas tentang Energi, pertambangan, lingkungan hidup, dan ristek. Buku-buku itu untuk menopang kerjanya dalam tugas kesehariannya menjadi anggota dewan di Komisi VII yang membidangi persoalan Energi dan Sumber Daya Mineral, Ristek dan Lingkungan Hidup.
Ada sebuah buku yang cukup memancing perhatian penulis sekaligus menarik untuk dibaca. Judulnya cukup provokatif “Menggugat Pengelolaan Sumber Daya Alam: Menuju Negara Berdaulat”. Buku ini menuliskan dan mengkritisi persoalan migas dan mineral di Indonesia.
Buku setebal 349 halam ini merupakan buku yang mencoba memberikan gambaran carut marutnya pengelolaan energi di tanah air. Di negara dengan sumber kekayaan alam melimpah, kandungan minyak, gas bumi, dan mineral yang luar biasa mestinya memberikan berkah bagi negara berpenduduk 200 juta jiwa ini. Akan tetapi, pengelolaan yang tak optimal dan dominasi asing, membuat Indonesia bak tikus yang mati di lumbung padi.
Di kalangan para pengamat ekonomi kritis, ada istilah sangat menyengat yang sengaja dimunculkan untuk mengkritik Indonesia yaitu, Indonesia adalah kutukan sumber daya alam. Seorang ekonom nobelis dari AS, Jefri Sachs pernah menyebutkan bagaimana mungkin negara yang amat kaya sumber daya alam seperti Argentina dan Brasil bisa terpuruk dalam jurang kemiskinan. Dalam konteks inilah, pertanyaan kritis layak dikemukakan, ke mana kekayaan alam yang melimpah itu dilarikan?
Jika dinalar dengan logika sederhana saja, mestinya negara-negara dengan sumber daya alam melimpah dengan sendirinya akan menjadi negara kaya. Tapi faktanya sungguh jauh berbeda, negara seperti Indonesia, Argentina, Brasil, dan Nigeria – sekedar menyebut beberapa contoh – ternyata sulit beranjak dari kemiskinannya.
Dari fenomena seperti itulah kemudian muncul ungkapan bahwa negara-negara dengan kekayaan sumber alam melimpah tersebut terkena kutukan sumber daya alam. Untuk melihat bagaimana kutukan itu terjadi, kita tidak perlu jauh-jauh melihat Brasil dan Argentina, tapi cukup melihat kasus di Indonesia saja. Kita tahu dari sejarah, Indonesia sejak tahun 1600-an telah menjadi rebutan kolonial asing seperti Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang.
Dalam pengelolaan sumber daya di Indonesia, terdapat dua kenyataan pahit yang sulit dihapuskan sejak dulu hingga sekarang. Pertama, ketidakmandirian pemerintah. Kedua, dominasi asing. Inilah kenyataan pahit yang merugikan Indonesia dan kemudian dikemas dengan pelbagai perjanjian yang seakan-akan untuk kepentingan nasional dan rakyat. Padahal sesungguhnya lebih banyak untuk kepentingan asing. Ironis memang!,
Marwan Batubara dengan baik memberi contoh kekalahan pertamina untuk menjadi operator tambang migas di Blok Semai V, Oktober 2008. Pemerintah yang mestinya mendukung perusahaan nasional pertamina, malah memberikan Blok Semai V kepada AmeradaHess, sebuah perusahaan minyak AS. Padahal, dari segi kapabilitas dan kemapuan keuangan, pertamina lebih unggul dari Hess. Maklum, Hess bukan perusahaan migas besar seperti Chevron dan ExxonMobil. Tapi mengapa Pertamina memberikannya kepada Hess? Inilah bentuk ketidakmandirian pemerintah.
Selain itu, Marwan juga mempersoalkan harga jual gas dari ladang Tangguh, Papua, yang dijual di bawah harga pasar internasional. Juga pemberian kontrak pengoperasian ladang migas Cepu, Jatim kepada ExxonMobil. Padahal, saat itu, pertamina sudah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi operator ladang migas Cepu (hal 65).
Yang paling menyakitkan adalah ketika ladang itu dioperasikan ExxonMobil ternyata hasilnya mengecewakan. ExxonMobil berkali-kali menunda produksi minyak pertamanya sehingga pemerintah kecewa. Bahkan prosuksi yang dihasilkannya pun jauh dari target produksi seperti kesepakatan awal perjanjian dibuat.
Membaca buku ini, kita seperti diajak membuka mata dan menyadari betapa kayanya Bumi Nusantara ini. Namun sayang, kekayaan tersebut lari ke tangan asing, tidak jatuh ke tangan negara. Kita bukan negara yang anti asing, akan tetapi asing seringkali lebih banyak mengambil keuntungan kekayaan alam kita di tengah pemerintahan kita yang tidak mandiri. Selamat membaca. (Adi Pray)
Penulis : Marwan Batubara
Penerbit : KPKN, Jakarta, 2009
Senang sekali rasanya saat penulis mempunyai kesempatan berkunjung ke ruang pustaka pribadi doktor Zul di rumahnya di bilangan Bumi Serpong Damai City, Tangerang beberapa waktu lalu. Banyak buku dengan ragam judul berjejer rapi menjejali seisi ruangan perpusnya. Bagi aktivis dan pemerhati politik, akan mudah mendapatkan buku yang berkaitan dengan terma-terma politik, baik klasik maupun kontemporer. Bagi pegiat ekonomi, tak susah menemukan judul buku yang mengupas masalah ekonomi mutakhir.
Tak berhenti di situ, bagi para aktivis lingkungan, para peminat studi Islam, dan pemerhati budaya jika melihat koleksi buku doktor lulusan Inggris ini tak akan ada kesulitan sedikitpun saat mencari buku-buku dimaksud. Begitu banyaknya koleksi buku-buku itu, seolah perpus tersebut merupakan teropong jendela untuk melihat dunia.
Sementara koleksi buku lainnya tersebar di ruang kerjanya di DPR RI. Jika di rumahnya buku tentang semua disiplin ilmu ada, maka di ruang kerjanya di Senayan, mayoritas koleksi bukunya dipenuhi dengan tema-tema Energi dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, serta Riset dan Teknologi.
Tidak mengherankan jika hampir semua koleksi buku yang ada di ruangannya di DPR mayoritas tentang Energi, pertambangan, lingkungan hidup, dan ristek. Buku-buku itu untuk menopang kerjanya dalam tugas kesehariannya menjadi anggota dewan di Komisi VII yang membidangi persoalan Energi dan Sumber Daya Mineral, Ristek dan Lingkungan Hidup.
Ada sebuah buku yang cukup memancing perhatian penulis sekaligus menarik untuk dibaca. Judulnya cukup provokatif “Menggugat Pengelolaan Sumber Daya Alam: Menuju Negara Berdaulat”. Buku ini menuliskan dan mengkritisi persoalan migas dan mineral di Indonesia.
Buku setebal 349 halam ini merupakan buku yang mencoba memberikan gambaran carut marutnya pengelolaan energi di tanah air. Di negara dengan sumber kekayaan alam melimpah, kandungan minyak, gas bumi, dan mineral yang luar biasa mestinya memberikan berkah bagi negara berpenduduk 200 juta jiwa ini. Akan tetapi, pengelolaan yang tak optimal dan dominasi asing, membuat Indonesia bak tikus yang mati di lumbung padi.
Di kalangan para pengamat ekonomi kritis, ada istilah sangat menyengat yang sengaja dimunculkan untuk mengkritik Indonesia yaitu, Indonesia adalah kutukan sumber daya alam. Seorang ekonom nobelis dari AS, Jefri Sachs pernah menyebutkan bagaimana mungkin negara yang amat kaya sumber daya alam seperti Argentina dan Brasil bisa terpuruk dalam jurang kemiskinan. Dalam konteks inilah, pertanyaan kritis layak dikemukakan, ke mana kekayaan alam yang melimpah itu dilarikan?
Jika dinalar dengan logika sederhana saja, mestinya negara-negara dengan sumber daya alam melimpah dengan sendirinya akan menjadi negara kaya. Tapi faktanya sungguh jauh berbeda, negara seperti Indonesia, Argentina, Brasil, dan Nigeria – sekedar menyebut beberapa contoh – ternyata sulit beranjak dari kemiskinannya.
Dari fenomena seperti itulah kemudian muncul ungkapan bahwa negara-negara dengan kekayaan sumber alam melimpah tersebut terkena kutukan sumber daya alam. Untuk melihat bagaimana kutukan itu terjadi, kita tidak perlu jauh-jauh melihat Brasil dan Argentina, tapi cukup melihat kasus di Indonesia saja. Kita tahu dari sejarah, Indonesia sejak tahun 1600-an telah menjadi rebutan kolonial asing seperti Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang.
Dalam pengelolaan sumber daya di Indonesia, terdapat dua kenyataan pahit yang sulit dihapuskan sejak dulu hingga sekarang. Pertama, ketidakmandirian pemerintah. Kedua, dominasi asing. Inilah kenyataan pahit yang merugikan Indonesia dan kemudian dikemas dengan pelbagai perjanjian yang seakan-akan untuk kepentingan nasional dan rakyat. Padahal sesungguhnya lebih banyak untuk kepentingan asing. Ironis memang!,
Marwan Batubara dengan baik memberi contoh kekalahan pertamina untuk menjadi operator tambang migas di Blok Semai V, Oktober 2008. Pemerintah yang mestinya mendukung perusahaan nasional pertamina, malah memberikan Blok Semai V kepada AmeradaHess, sebuah perusahaan minyak AS. Padahal, dari segi kapabilitas dan kemapuan keuangan, pertamina lebih unggul dari Hess. Maklum, Hess bukan perusahaan migas besar seperti Chevron dan ExxonMobil. Tapi mengapa Pertamina memberikannya kepada Hess? Inilah bentuk ketidakmandirian pemerintah.
Selain itu, Marwan juga mempersoalkan harga jual gas dari ladang Tangguh, Papua, yang dijual di bawah harga pasar internasional. Juga pemberian kontrak pengoperasian ladang migas Cepu, Jatim kepada ExxonMobil. Padahal, saat itu, pertamina sudah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi operator ladang migas Cepu (hal 65).
Yang paling menyakitkan adalah ketika ladang itu dioperasikan ExxonMobil ternyata hasilnya mengecewakan. ExxonMobil berkali-kali menunda produksi minyak pertamanya sehingga pemerintah kecewa. Bahkan prosuksi yang dihasilkannya pun jauh dari target produksi seperti kesepakatan awal perjanjian dibuat.
Membaca buku ini, kita seperti diajak membuka mata dan menyadari betapa kayanya Bumi Nusantara ini. Namun sayang, kekayaan tersebut lari ke tangan asing, tidak jatuh ke tangan negara. Kita bukan negara yang anti asing, akan tetapi asing seringkali lebih banyak mengambil keuntungan kekayaan alam kita di tengah pemerintahan kita yang tidak mandiri. Selamat membaca. (Adi Pray)