Political Update » 13 Januari 2010 » Hit: 157
Menyoal Bangsa Yang Aneh
Mungkin saja semua orang sudah mulai kesal dan jengah dengan potret buram perjalanan bangsa ini. Betapa tidak, sejumlah persoalan muncul tiada henti justeru di tengah demokrasi kita yang nyaris mencapai puncaknya. Silih berganti masalah terus datang menghampiri, berkelindan mengiringi langkah bangsa yang terus berproses menuju kesempurnaan.
Sejak reformasi digulirkan 12 tahun silam, sebenarnya banyak hal positif yang sudah diraih. Infra dan supra struktur politik kita kian maju, kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat makin terjamin, supremasi hukum mulai menunjukkan taringnya, serta pers yang semakin bebas. Kini, demokrasi yang dicita-citakan pun terus terkembang.
Tentu saja hal ini merupakan prestasi wah yang patut diacungi jempol sebagai apreseasi betapa perjuangan menegakkan cita-cita reformasi bukanlah perkara gampang. Butuh perjuangan dan pengorbanan, bahkan cucuran darah dan air mata. Tak sedikit waktu dan energi yang di keluarkan guna mencapai idealitas reformasi ini. Dan tentu saja, butuh waktu yang cukup lama.
Dua belas tahun bukanlah waktu pendek. Selama masa itu, ekspektasi akan adanya perubahan penting di negari gemah ripah loh jenawi ini sungguh dinanti. Namun, penantian panjang itu tak kunjung tiba. Supremasi hukum boleh saja mulai berkibar, tapi dengan mudah kita menemukan praktik jual beli perkara dalam jeruji besi. Semangat anti korupsi boleh membara, namun korupsi justru melibatkan pejabat negara.
Lebih dari sekedar itu, di tengah euforia demokrasi yang makin melaju, persoalan penting lainnya masih terabaikan seperti kemiskinan dan pengangguran. Dua persoalan ini akan selalu hadir dalam setiap era kepemimpinan. Padahal, masalah ini cukup mendapat perhatian serius kaum cerdik pandai dan pemimpin bangsa dalam forum-forum bersahaja. Tapi sejauh ini, dua masalah itu tak ada solusinya. Seolah tak ada teori yang mampu menegaskan bahwa demokrasi dan kesejahteraan ekonomi satu sama lain saling berkait. Jika begitu, lalu untuk apa demokrasi kita perjuangkan?
Demokrasi, dalam logika sederhana muncul sebagai upaya mencegah kekuasaan yang otoriter. Menghindarkan seorang pemimpin dari otoritas semena-mena. Dalam konteks inilah, trias politika menemukan tempatnya guna memberikan check and balances terhadap kekuasaan. Sementara, ekonomi kesejaheraan hadir dalam ranah yang berbeda. Ia menjadi isu tersendiri yang tak mampu dijangakau dengan isu isu demokrasi.
Hipotesa sederhana inilah yang membuat sebagian kalangan ragu akan keterkaitan demokrasi dan empowering ekonomi. Walau tak ada kaitannya, mestinya demokrasi dan kesejahteraan ekonomi menemukan titik temu yang produktif. Demokrasi sebagai sistem yang mengatur kehidupan yang dinamis harus mampu diarahkan untuk mengupayakan tercapainya kesejahteraan masyarakat dan distribusi ekonomi merata. Demokrasi sebagai sebuah sistem nilai, harus mampu menjadi spirit untuk menggiring masyarakat menemukan etos kerja yang maksimal.
Namu sekali lagi, dengan tanpa menafikan efek posisifnya, praktik demokrasi kita nyaris tak seperti yang dijelaskan dalam naskah naskah teks ilmiah. Demokrasi kita hadir seolah sebagai ruang ekpsresi tanpa batas. Demokrasi yang kita anut saat ini, sama sekali tidak pernah memberi energi positif untuk perbaikan nasib bangsa. Demokrasi itu berjalan dengan logika sendiri tanpa melihat persoalan sekitarnya.
Pada titik inilah, banyak yang mengatakan Indonesia merupakan bangsa yang aneh. Ungkapan ini mungkin saja menemukan premis legitimasinya, apalagi jika dikaitkan dengan masalah-masalah kontemporer. Mari kita lihat bersama beberapa persoalan yang muncul beberapa tahun belakangan.
Pertama, sudah berulangkali bangsa ini melakukan pergantian kepemimpinan. Secara bergiliran, setelah Soeharto lengser digantikan BJ Habiebi, lalu Gus Dur, kemudian Megawati, dan terakhir Susilo Bambang Yudhoyono. Semua pemimpin pasca Soeharto mengusung term perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nyatanya, dua isu krusial ini masih jauh panggang dari api sampai saat ini.
Kedua, era reformasi membuka kran kebebasan dan tegaknya supremasi hokum. Meski begitu, ada saja peristiwa aneh yang membuat semua kita geli. Kebebasan seringkali menimbulkan anarkhi tak terbendung di sejumlah tempat. Lihat juga misalnya kasus Bank Century, fasilitas mewah Ayin, Anggodo, Bibit-Chanda yang semua menciderai praktik penegakan hukum kita.
Lalu pertanyaan kemudian layak dimunculkan. Apa yang salah dengan bangsa ini. Kita sudah punya hukum mapan, demokrasi yang stabil, pers kian dewasa. Kekayaan alam yang melimpah. Segalanya kita punya. Bahkan demokrasi kita pun dianggap demokrasi paling liberal se-dunia karena memilih presiden secara langsung dengan sistem one man one vote.
The and of the day, nilai-nilai luhur bangsa seperti etos kerja tinggi, tolong menolong, nilai-nilai religiusi, dan kemandirian menjadi modal utama untuk bangkit dari keterpurukan. Infra dan supra struktur politik yang memadai harusnya menjadi motivator membawa bangsa ke arah perbaikan guna menghindarkan diri sebagai bangsa pesakitan dan aneh. Ini sudah 2010, mestinya perubahan itu sudah ada. (adi)
Sejak reformasi digulirkan 12 tahun silam, sebenarnya banyak hal positif yang sudah diraih. Infra dan supra struktur politik kita kian maju, kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat makin terjamin, supremasi hukum mulai menunjukkan taringnya, serta pers yang semakin bebas. Kini, demokrasi yang dicita-citakan pun terus terkembang.
Tentu saja hal ini merupakan prestasi wah yang patut diacungi jempol sebagai apreseasi betapa perjuangan menegakkan cita-cita reformasi bukanlah perkara gampang. Butuh perjuangan dan pengorbanan, bahkan cucuran darah dan air mata. Tak sedikit waktu dan energi yang di keluarkan guna mencapai idealitas reformasi ini. Dan tentu saja, butuh waktu yang cukup lama.
Dua belas tahun bukanlah waktu pendek. Selama masa itu, ekspektasi akan adanya perubahan penting di negari gemah ripah loh jenawi ini sungguh dinanti. Namun, penantian panjang itu tak kunjung tiba. Supremasi hukum boleh saja mulai berkibar, tapi dengan mudah kita menemukan praktik jual beli perkara dalam jeruji besi. Semangat anti korupsi boleh membara, namun korupsi justru melibatkan pejabat negara.
Lebih dari sekedar itu, di tengah euforia demokrasi yang makin melaju, persoalan penting lainnya masih terabaikan seperti kemiskinan dan pengangguran. Dua persoalan ini akan selalu hadir dalam setiap era kepemimpinan. Padahal, masalah ini cukup mendapat perhatian serius kaum cerdik pandai dan pemimpin bangsa dalam forum-forum bersahaja. Tapi sejauh ini, dua masalah itu tak ada solusinya. Seolah tak ada teori yang mampu menegaskan bahwa demokrasi dan kesejahteraan ekonomi satu sama lain saling berkait. Jika begitu, lalu untuk apa demokrasi kita perjuangkan?
Demokrasi, dalam logika sederhana muncul sebagai upaya mencegah kekuasaan yang otoriter. Menghindarkan seorang pemimpin dari otoritas semena-mena. Dalam konteks inilah, trias politika menemukan tempatnya guna memberikan check and balances terhadap kekuasaan. Sementara, ekonomi kesejaheraan hadir dalam ranah yang berbeda. Ia menjadi isu tersendiri yang tak mampu dijangakau dengan isu isu demokrasi.
Hipotesa sederhana inilah yang membuat sebagian kalangan ragu akan keterkaitan demokrasi dan empowering ekonomi. Walau tak ada kaitannya, mestinya demokrasi dan kesejahteraan ekonomi menemukan titik temu yang produktif. Demokrasi sebagai sistem yang mengatur kehidupan yang dinamis harus mampu diarahkan untuk mengupayakan tercapainya kesejahteraan masyarakat dan distribusi ekonomi merata. Demokrasi sebagai sebuah sistem nilai, harus mampu menjadi spirit untuk menggiring masyarakat menemukan etos kerja yang maksimal.
Namu sekali lagi, dengan tanpa menafikan efek posisifnya, praktik demokrasi kita nyaris tak seperti yang dijelaskan dalam naskah naskah teks ilmiah. Demokrasi kita hadir seolah sebagai ruang ekpsresi tanpa batas. Demokrasi yang kita anut saat ini, sama sekali tidak pernah memberi energi positif untuk perbaikan nasib bangsa. Demokrasi itu berjalan dengan logika sendiri tanpa melihat persoalan sekitarnya.
Pada titik inilah, banyak yang mengatakan Indonesia merupakan bangsa yang aneh. Ungkapan ini mungkin saja menemukan premis legitimasinya, apalagi jika dikaitkan dengan masalah-masalah kontemporer. Mari kita lihat bersama beberapa persoalan yang muncul beberapa tahun belakangan.
Pertama, sudah berulangkali bangsa ini melakukan pergantian kepemimpinan. Secara bergiliran, setelah Soeharto lengser digantikan BJ Habiebi, lalu Gus Dur, kemudian Megawati, dan terakhir Susilo Bambang Yudhoyono. Semua pemimpin pasca Soeharto mengusung term perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nyatanya, dua isu krusial ini masih jauh panggang dari api sampai saat ini.
Kedua, era reformasi membuka kran kebebasan dan tegaknya supremasi hokum. Meski begitu, ada saja peristiwa aneh yang membuat semua kita geli. Kebebasan seringkali menimbulkan anarkhi tak terbendung di sejumlah tempat. Lihat juga misalnya kasus Bank Century, fasilitas mewah Ayin, Anggodo, Bibit-Chanda yang semua menciderai praktik penegakan hukum kita.
Lalu pertanyaan kemudian layak dimunculkan. Apa yang salah dengan bangsa ini. Kita sudah punya hukum mapan, demokrasi yang stabil, pers kian dewasa. Kekayaan alam yang melimpah. Segalanya kita punya. Bahkan demokrasi kita pun dianggap demokrasi paling liberal se-dunia karena memilih presiden secara langsung dengan sistem one man one vote.
The and of the day, nilai-nilai luhur bangsa seperti etos kerja tinggi, tolong menolong, nilai-nilai religiusi, dan kemandirian menjadi modal utama untuk bangkit dari keterpurukan. Infra dan supra struktur politik yang memadai harusnya menjadi motivator membawa bangsa ke arah perbaikan guna menghindarkan diri sebagai bangsa pesakitan dan aneh. Ini sudah 2010, mestinya perubahan itu sudah ada. (adi)