Articles » 18 September 2006 » Hit: 406
Nyanyian Sunyi Industri (part 2 of 2) [Desember 2004]
Nyanyian Sunyi Teknologi
Sayangnya, pemerintahan baru SBY-Kalla tak memiliki banyak kemewahan untuk membenahi sektor industri kita. Industri yang diwarisi adalah industri yang memiliki kelemahan struktural yang sangat mendasar dan berat. Struktur industri kita sangat dangkal (shallow) dan tak lebih dari sekadar industri Assembling dan foot-loose industries. Dangkalnya pendalaman sektor industri serta ketidakmampuan kita menggeser industri kepada yang bernilai tambah tinggi sering dialamatkan kepada buruknya iklim investasi. Di satu sisi memang benar, tapi yang paling mendasar adalah karena ketidakmampuan kita di sektor industri menguasai kemampuan teknologi yang memadai. Nyanyian tentang pembenahan sektor hukum, pemberantasan korupsi, perbaikan iklim investasi sudah terlalu sering kita dengar. Tapi nyanyian tentang pentingnya teknologi di sektor industri nyaris tak terdengar. Sunyi sekali.
Nyanyian tentang teknologi liriknya seharusnya tak mesti berkisar di sekitar figur Habibie, ataupun ketidaktersediaan anggaran R&D yang memadai di lembaga-lembaga riset pemerintah seperti LIPI dan BPPT. Terlalu memfokuskan diri, menaruh harapan besar dan bertumpuh pada lembaga-lembaga riset pemerintah sebagai aktor kunci pengembangan teknologi nasional di masa depan tidak saja salah kaprah secara teoritis empirik, tapi juga fatal bagi pengembangan teknologi nasional ke depan dan kemandirian ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Nyanyian tentang teknologi sudah saatnya liriknya kita fokuskan ke sektor industri. Industri-industri strategis warisan Habibie adalah mutiara yang sudah sepatutnya diberi perhatian secara serius. Putera-puteri terbaik negeri ini yang bertebaran tak optimal di lembaga-lembaga riset pemerintah seharusnya bisa lebih dioptimalkan sebagai resource pool yang bisa didistribusikan dan dimanfaatkan oleh sektor industri. Kementerian Ristek ke depan tak boleh lagi menjadi mercusuar redup tak berfungsi, sebagai portfolio sisa tak bergengsi. Tapi ia harus punya wibawa tinggi untuk mempengaruhi berbagai kebijakan Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Keuangan, Tenaga Kerja, Perikanan dan Kelautan, Pendidikan dan yang lainnya. Negeri ini adalah negeri yang besar dan berkemampuan. Mimpi kita tentang kemandirian ekonomi akan tetap jadi ilusi kalau produk-produk sederhana seperti boneka, mainan dsb yang dijajakan di pinggir-pinggir jalan dan sangat sederhana sekali teknologinya masih juga kita impor.
Agenda Ke Depan
Pemerintahan baru yang nantinya terbentuk memang tak boleh lagi terjebak kepada mimpi-mimpi jangka pendek yang menyesatkan. Hasil dan perubahan nyata harus segera diperlihatkan kepada masyarakat, tetapi fondasi ekonomi untuk sustainability jangka panjang perlu di pikirkan secara serius. Membangun industrial base yang kokoh yang didukung oleh akumulasi kemampuan teknologi yang terencana dan intensif adalah PR yang serius itu, dan itu butuh proses yang agak panjang. Tapi ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah dan menjadi agenda kerja ke depan.
Pertama, pemerintah baru harus memiliki keberanian untuk menyadarkan setiap komponen bangsa bahwa tak ada jalan pintas dalam menyelesaikan krisis multidimensi yang kita hadapi. Jalan yang harus dilalui terlalu berliku, panjang dan mendaki.
Kedua, pemerintah baru harus terus menjaga perbaikan dan kestabilan lingkungan ekonomi makro yang sudah dicapai sambil terus melakukan perbaikan infrastruktur serta perhatian yang serius pada dunia pendidikan. Infrastruktur dan pendidikan yang baiklah yang memungkinkan tumbuh dan berseminya bibit-bibit industri yang tangguh di masa depan.
Ketiga, pemerintah harus segera memformulasikan visi strategis industri indonesia. Pola industrialisasi yang diinginkan di masa depan sampai saat ini masih gelap.sehingga tak ada sinyal yang memberikan sedikit asa kepada para investor. Tak ada petunjuk yang tegas dan jelas tentang kebijakan industri masa depan.
Keempat, pemerintah harus berani memberikan prioritas kepada industri-industri tertentu yang tetap eksis di saat krisis dan pada saat yang sama terus mendorong diversifikasi industri ke arah yang lebih punya kemampuan teknologi yang lebih baik. Asosiasi-asosiasi industri harus di dorong untuk diberdayakan dalam proses ini.
Kelima, pemerintah harus berupaya menumbuhkan system pendukung (support system) yang mampu meng-up grade kemampuan teknologi industri-industri kita. Di sektor manufaktur misalnya, kita harus mempunyai institusi teknis yang mampu membantu mereka untuk menghasilkan produk-produk yang lebih canggih seperti kimia, motor sepeda dan komponen-komponen elektronik.
Keenam, pemerintah harus berupaya, bila perlu memaksa para industrialis besar Indonesia atau perusahaan-perusahaan multinasional untuk mengembangkan supplier dan vendor network. Para konglomerat tak boleh dibiarkan bahagia dan puas dengan sekedar menjadi dealer dan pedagang.
Ketujuh, pemerintah melalui sistem pelatihan dan pendidikan yang lebih terencana dan terfokus harus mampu menghasilkan SDM yang berkemampuan dalam melakukan reverse engineering dan dalam melakukan asimilasi teknologi asing ke industri lokal.
Kedelapan, pemerintah harus mendorong lahirnya forum yang formal, dimana Industri dan Pemerintah bisa bertemu dan membicarakan permasalahan daya saing bangsa secara serius. Tumbuhnya kelompok lobby seperti Kadin dan asosiasi-asosiasi bisnis banyak berkonotasi politis dan untuk kepentingan jangka pendek.
Kesembilan, pemerintah harus menyuarakan secara eksplisit tentang perlunya Sistem Inovasi Nasional, dimana kerjasama dan komunikasi intensif antar dunia usaha, lembaga-lembaga riset pemerintah dan perguruan tinggi bisa dilakukan.
Kesepuluh, data base tentang ilmuwan, para ahli di lembaga-lembaga riset pemerintah serta kompetensinya masing-masing harus mulai dibuat untuk kemudian informasinya bisa di share dengan kalangan dunia usaha.
Akhirnya, semuanya memang berpulang kepada kemauan politik pemerintah baru. Perlu ada kerendahan hati secara kolektif untuk menumbuhkan semangat pengabdian pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Bukan mementingkan kelompok dan golongan sambil menjalankan politics as usual, dimana nafsu berkuasa kadang mengalahkan akal sehat dan dorongan untuk berkarya. Wallahulam.
Dimuat dalam Buku PEMIMPI PERUBAHAN: PR untuk Presiden RI 2005-2009, KOTA KITA PRESS, Desember 2004
Sayangnya, pemerintahan baru SBY-Kalla tak memiliki banyak kemewahan untuk membenahi sektor industri kita. Industri yang diwarisi adalah industri yang memiliki kelemahan struktural yang sangat mendasar dan berat. Struktur industri kita sangat dangkal (shallow) dan tak lebih dari sekadar industri Assembling dan foot-loose industries. Dangkalnya pendalaman sektor industri serta ketidakmampuan kita menggeser industri kepada yang bernilai tambah tinggi sering dialamatkan kepada buruknya iklim investasi. Di satu sisi memang benar, tapi yang paling mendasar adalah karena ketidakmampuan kita di sektor industri menguasai kemampuan teknologi yang memadai. Nyanyian tentang pembenahan sektor hukum, pemberantasan korupsi, perbaikan iklim investasi sudah terlalu sering kita dengar. Tapi nyanyian tentang pentingnya teknologi di sektor industri nyaris tak terdengar. Sunyi sekali.
Nyanyian tentang teknologi liriknya seharusnya tak mesti berkisar di sekitar figur Habibie, ataupun ketidaktersediaan anggaran R&D yang memadai di lembaga-lembaga riset pemerintah seperti LIPI dan BPPT. Terlalu memfokuskan diri, menaruh harapan besar dan bertumpuh pada lembaga-lembaga riset pemerintah sebagai aktor kunci pengembangan teknologi nasional di masa depan tidak saja salah kaprah secara teoritis empirik, tapi juga fatal bagi pengembangan teknologi nasional ke depan dan kemandirian ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Nyanyian tentang teknologi sudah saatnya liriknya kita fokuskan ke sektor industri. Industri-industri strategis warisan Habibie adalah mutiara yang sudah sepatutnya diberi perhatian secara serius. Putera-puteri terbaik negeri ini yang bertebaran tak optimal di lembaga-lembaga riset pemerintah seharusnya bisa lebih dioptimalkan sebagai resource pool yang bisa didistribusikan dan dimanfaatkan oleh sektor industri. Kementerian Ristek ke depan tak boleh lagi menjadi mercusuar redup tak berfungsi, sebagai portfolio sisa tak bergengsi. Tapi ia harus punya wibawa tinggi untuk mempengaruhi berbagai kebijakan Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Keuangan, Tenaga Kerja, Perikanan dan Kelautan, Pendidikan dan yang lainnya. Negeri ini adalah negeri yang besar dan berkemampuan. Mimpi kita tentang kemandirian ekonomi akan tetap jadi ilusi kalau produk-produk sederhana seperti boneka, mainan dsb yang dijajakan di pinggir-pinggir jalan dan sangat sederhana sekali teknologinya masih juga kita impor.
Agenda Ke Depan
Pemerintahan baru yang nantinya terbentuk memang tak boleh lagi terjebak kepada mimpi-mimpi jangka pendek yang menyesatkan. Hasil dan perubahan nyata harus segera diperlihatkan kepada masyarakat, tetapi fondasi ekonomi untuk sustainability jangka panjang perlu di pikirkan secara serius. Membangun industrial base yang kokoh yang didukung oleh akumulasi kemampuan teknologi yang terencana dan intensif adalah PR yang serius itu, dan itu butuh proses yang agak panjang. Tapi ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah dan menjadi agenda kerja ke depan.
Pertama, pemerintah baru harus memiliki keberanian untuk menyadarkan setiap komponen bangsa bahwa tak ada jalan pintas dalam menyelesaikan krisis multidimensi yang kita hadapi. Jalan yang harus dilalui terlalu berliku, panjang dan mendaki.
Kedua, pemerintah baru harus terus menjaga perbaikan dan kestabilan lingkungan ekonomi makro yang sudah dicapai sambil terus melakukan perbaikan infrastruktur serta perhatian yang serius pada dunia pendidikan. Infrastruktur dan pendidikan yang baiklah yang memungkinkan tumbuh dan berseminya bibit-bibit industri yang tangguh di masa depan.
Ketiga, pemerintah harus segera memformulasikan visi strategis industri indonesia. Pola industrialisasi yang diinginkan di masa depan sampai saat ini masih gelap.sehingga tak ada sinyal yang memberikan sedikit asa kepada para investor. Tak ada petunjuk yang tegas dan jelas tentang kebijakan industri masa depan.
Keempat, pemerintah harus berani memberikan prioritas kepada industri-industri tertentu yang tetap eksis di saat krisis dan pada saat yang sama terus mendorong diversifikasi industri ke arah yang lebih punya kemampuan teknologi yang lebih baik. Asosiasi-asosiasi industri harus di dorong untuk diberdayakan dalam proses ini.
Kelima, pemerintah harus berupaya menumbuhkan system pendukung (support system) yang mampu meng-up grade kemampuan teknologi industri-industri kita. Di sektor manufaktur misalnya, kita harus mempunyai institusi teknis yang mampu membantu mereka untuk menghasilkan produk-produk yang lebih canggih seperti kimia, motor sepeda dan komponen-komponen elektronik.
Keenam, pemerintah harus berupaya, bila perlu memaksa para industrialis besar Indonesia atau perusahaan-perusahaan multinasional untuk mengembangkan supplier dan vendor network. Para konglomerat tak boleh dibiarkan bahagia dan puas dengan sekedar menjadi dealer dan pedagang.
Ketujuh, pemerintah melalui sistem pelatihan dan pendidikan yang lebih terencana dan terfokus harus mampu menghasilkan SDM yang berkemampuan dalam melakukan reverse engineering dan dalam melakukan asimilasi teknologi asing ke industri lokal.
Kedelapan, pemerintah harus mendorong lahirnya forum yang formal, dimana Industri dan Pemerintah bisa bertemu dan membicarakan permasalahan daya saing bangsa secara serius. Tumbuhnya kelompok lobby seperti Kadin dan asosiasi-asosiasi bisnis banyak berkonotasi politis dan untuk kepentingan jangka pendek.
Kesembilan, pemerintah harus menyuarakan secara eksplisit tentang perlunya Sistem Inovasi Nasional, dimana kerjasama dan komunikasi intensif antar dunia usaha, lembaga-lembaga riset pemerintah dan perguruan tinggi bisa dilakukan.
Kesepuluh, data base tentang ilmuwan, para ahli di lembaga-lembaga riset pemerintah serta kompetensinya masing-masing harus mulai dibuat untuk kemudian informasinya bisa di share dengan kalangan dunia usaha.
Akhirnya, semuanya memang berpulang kepada kemauan politik pemerintah baru. Perlu ada kerendahan hati secara kolektif untuk menumbuhkan semangat pengabdian pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Bukan mementingkan kelompok dan golongan sambil menjalankan politics as usual, dimana nafsu berkuasa kadang mengalahkan akal sehat dan dorongan untuk berkarya. Wallahulam.
Dimuat dalam Buku PEMIMPI PERUBAHAN: PR untuk Presiden RI 2005-2009, KOTA KITA PRESS, Desember 2004