Pembangunan, Daya Saing dan Industri Nasional yang Stagnan

Pertumbuhan Ekonomi

Rentannya perekonomian nasional akan gejolak eksternal mengakibatkan indikator-indikator makroekonomi Indonesia di tahun 2005 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Harga minyak dunia dan suku bunga The Fed yang terus meningkat sejak paruh kedua tahun 2004 memberikan tekanan yang berat terhadap stabilitas moneter dan ketahanan fiskal. Nilai tukar Rupiah sempat melemah dan kekuatiran terhadap ketahanan fiskal meningkat. Untuk menjaga stabilitas keduanya, pemerintah menaikkan harga BBM di dalam negeri hingga dua kali dalam tahun 2005, serta menempuh kebijakan moneter yang ketat melalui kenaikan suku bunga. Pada akhir tahun, BI rate menyentuh angka 12,75%. Rangkaian kebijakan ini mampu menjaga stabilitas Rupiah, yang secara keseluruhan mencapai Rp 9.705 per dolar AS. Laju inflasi sepanjang tahun mencapai 17,1 persen. Sedangkan secara umum pada tahun 2005 perekonomian yang ditandakan dengan nilai PDB tumbuh sebesar 5,6%, sedikit lebih tinggi dari tahun 2004 (5,1%).

Dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi, perekonomian Indonesia pada tahun 2006 diperkirakan lebih baik dari tahun 2005. Stabilitas ekonomi diperkirakan membaik dengan nilai tukar yang relatif stabil, laju inflasi yang terkendali, serta suku bunga yang menurun. Laju inflasi diperkirakan dapat menyentuh single digit, menurun menjadi sekitar 8-9%. Dengan dorongan pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun 2006 melalui pemanfaatan pengeluaran pemerintah serta peningkatan investasi dan penguatan daya beli masyarakat, PDB tahun 2006 diperkirakan dapat tumbuh dan mencapai besaran 6,1-6,2%, walaupun banyak pengamat ekonomi yang memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi masih akan melambat, setidaknya sampai paruh tahun 2006.

Kondisi lingkungan makro kita yang cukup rentan digoyang gejolak eksternal menandakan perekonomian kita sejatinya belumnya memiliki fondasi yang tangguh. Hal ini tentunya membuat banyak kalangan yang meragukan arah pemulihan ekonomi kita dan masih terus didera kekhawatiran bahwa krisis ekonomi masih akan terus berlanjut.

Kekhawatiran tersebut memang beralasan. Perbaikan dalam berbagai variabel makroekonomi memang penting, tapi tak akan cukup untuk membebaskan perekonomian kita dari krisis yang berkepanjangan, jika fondasi mikroekonomi kita masih rapuh seperti sekarang. Dengan fondasi mikroekonomi yang keropos, daya saing ekonomi kita menjadi lemah. Dan akibat daya saing ekonomi yang lemah ini, pengangguran, daya beli yang rendah, serta kemiskinan menjadi buah pahit yang memang mesti kita telan.

Daya Saing Ekonomi

Walaupun berbagai variabel makroekonomi secara umum cukup memuaskan, daya saing perekonomian kita seperti yang dilaporkan World Economic Forum melalui The Global Competitiveness Report 2005 memang terus mengalami penurunan. Untuk meneliti daya saing antarbangsa, World Economic Forum meneliti 104 negara dengan perusahaan dan para pelaku usaha dari berbagai sektor di tiap-tiap negara yang menjadi respondennya. Variasi responden juga terlihat dari usaha kecil dan menengah yang iikutsertakan.

Ada tiga indikator besar yang dijadikan dasar dalam penelitian tersebut. Pertama, faktor ekonomi makro seperti ekspektasi resesi dan kondisi surplus atau defisitnya suatu negara. Kedua, institusi publik dan kebijakan yang diambil. Dan yang ketiga, teknologi.

Pada tahun 2005, daya saing Indonesia berada di peringkat 74 dari 104 negara, turun 5 poin dari peringkat 69 di tahun 2004. Peringkat yang didapat pada tahun 2004 sebenarnya merupakan sebuah prestasi, mengingat daya saing Indonesia di tahun 2003 hanya berada di peringkat 72. Tentunya hasil yang didapatkan di tahun 2005 ini menunjukkan bahwa daya saing Indonesia semakin melemah. Tanpa perubahan cara berpikir yang agak radikal, bukan mustahil daya saing ekonomi kita ke depan akan terus memburuk. Dan jika ini terjadi, lentera di ujung terowongan hanyalah harapan yang tak akan mungkin menjadi kenyataan.

Di kalangan pengamat ekonomi yang sering berseliweran di media massa, sering sekali daya saing direduksi maknanya sebagai sebuah fenomena ekonomi makro, yang keberhasilannya ditentukan oleh variabel-variabel ekonomi seperti nilai tukar, tingkat bunga dan defisit pemerintah. Padahal realitas empirik yang ada menunjukkan bahwa banyak sekali negara yang standar hidupnya tinggi walau harus digelayuti anggaran yang defisit (seperti Jepang, Italia dan Korea), nilai tukarnya terapresiasi (seperti Jerman dan Swiss) dan mempunyai tingkat bunga yang tinggi (seperti Italia dan Korea).

Ada juga pengamat yang berargumen bahwa daya saing sebuah perekonomian sangat ditentukan oleh murah dan berlimpahnya tenaga kerja yang dimiliki. Oleh karenanya, berbagai macam aturan dan perundang-undangan yang selama ini terlalu �memanjakan� buruh seharusnya direvisi oleh pemerintah. Pendapat ini tak juga memiliki dasar teoritis yang kuat sekarang. Karena dalam realitas yang ada, negara-negara seperti Jerman, Swiss dan Swedia adalah negara-negara yang begitu menikmati kemakmurannya, walaupun memiliki tenaga kerja bergaji tinggi. Pandangan para ekonom yang sering mengaitkan persoalan daya saing dengan ketersediaan buruh yang murah semakin banyak ditentang, karena buruh memang harus lebih dihargai sebagai manusia bermartabat dengan penghasilan yang cukup. Jepang adalah contoh yang menarik, dimana perusahaan-perusahaannya mampu berkompetisi di arena global tetapi sekaligus juga mampu membayar buruhnya secara baik. Lagipula sangat tak bermoral, jika tujuan sebuah perencanaan pembangunan ditujukan memang untuk menekan upah buruh. Tujuan tersebut tak koheren dengan makna hakiki sebuah pembangunan.

Ada juga pengamat yang mengaitkan persoalan daya saing dengan ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Menurut mereka, kebijakan ekonomi pemerintahan baru harus diarahkan kepada resource base. Tak salah memang, tapi bagaimana kita harus menjelaskan fenomena keberhasilan Jerman, Jepang, Swiss, Italia dan Korea Selatan? Negara-negara yang tak memiliki sumber daya alam yang memadai tapi toh tetap digdaya dan menikmati kemakmurannya secara luar biasa? Secara teoritis empirik, kemakmuran nasional ternyata memang harus diciptakan, bukan diwariskan.

Pengamat ekonomi lain mencoba mengaitkan persoalan daya saing dengan intervensi kebijakan pemerintah. Industrial targeting, promosi, ekspor dan subsidi adalah kantata yang sering sekali dikumandangkan dengan nyaring. Keberhasilan Jepang dan Korea Selatan sebagai pemain global dalam industri otomotif, baja, pembuatan kapal dan semikonduktor sering dipakai sebagai acuan. Padahal kalau dilihat dari hasil survei yang lebih luas (Porter, 1990) kebanyakan intervensi pemerintah yang berlebihan justru melahirkan luka yang sulit untuk disembuhkan. Kasus proteksi industri yang tak berhasil di Indonesia adalah contoh yang sangat terang benderang. Negara seperti Italia misalnya mampu menjelma menjadi salah satu eksportir penting di dunia setelah Jepang justru ketika pemerintah tak lagi melakukan intervensi berlebihan. Di Jerman, campur tangan pemerintah secara langsung dalam industri ekspor juga jarang. Bahkan kalau kita mengamatinya secara lebih dalam, intervensi pemerintah di Jepang dan Korea ternyata sangat terbatas di industri-industri unggulan seperti mesin faksimili, mesin fotokopi, robotics, microelectronics, dan material-material baru.

Tak jarang juga pengamat ekonomi yang mengaitkan persoalan daya saing dengan gaya manajemen perusahaan, termasuk didalamnya relasi antara manajemen dengan pekerja. Manajemen gaya Jepang sering sekali dijadikan kidung yang indah dan dinyanyikan dimana-mana di era 80-an dan 90-an sebagai solusi untuk meningkatkan kinerja, persis seperti cerita indah tentang gaya manajemen Amerika di era 50-an dan 60-an. Pendapat ini sulit juga dipertanggungjawabkan. Karena industri bukanlah ruang vakum dan dunia yang homogen. Industri yang heterogen memang membutuhkan pendekatan dan gaya manajemen yang beragam. Gaya manajemen yang longgar, perorangan, datar dan skalanya kecil seperti manajemen perusahaan-perusahaan tekstil, alas kaki dan perhiasan di Italia tentu saja tak akan relevan jika diterapkan pada perusahaan kimia dan otomotif. Gaya manajemen yang detil, prosedural ala Jerman justru sukses di industri ini. Kuat, vokal dan semakin beraninya serikat pekerja tak juga relevan untuk dijadikan kambing hitam berkurangnya daya saing kita. Karena Jerman dan Swedia membuktikan bahwa serikat pekerja yang kuat justru kontributif terhadap peningkatan daya saing nasional.

Lalu apa hakekat dari daya saing sebuah perekonomian? Dari hasil riset dan studinya yang seminal terhadap ekonomi negara-negara di dunia, Michael Porter, ekonom kondang dari Harvard memberikan jawaban yang mencengangkan. Menurut Porter, para pembuat kebijakan seharusnya mulai membiasakan diri dengan disiplin mencari big picture, mencari keterkaitan antarelemen dalam sistem ekonomi yang ada, memetakan akar permasalahan untuk kemudian memecahkan persoalan secara sabar dan sistematik.

Indikator makroekonomi yang baik, ketersediaan buruh yang murah, sumber daya alam yang melimpah, kebijakan pemerintah yang kondusif serta gaya manajemen yang bersahabat memang penting untuk mewujudkan daya saing ekonomi. Tetapi mereka bukanlah leverage utama dalam sistem perekonomian. Sumber utama peningkatan daya saing adalah peningkatan produktivitas di sektor industri. Industrilah yang sesungguhnya punya kaitan langsung dalam menciptakan lapangan pekerjaan, menambah penghasilan pekerja dan berperan penting dalam mengatasi kemiskinan. Ekonomi yang memiliki daya saing adalah ekonomi yang mampu melahirkan dari rahimnya perusahaan-perusahaan kelas dunia, yang tidak hanya mampu menahan gempuran pesaing-pesaing asing di pasar domestik tapi juga mampu melakukan penetrasi dan memenangkan persaingan di pasar-pasar internasional. Dari perspektif ini menjadi jelas bahwa ekonomi Indonesia memang belum memiliki daya saing yang memadai. Membanjirnya produk-produk impor buatan Cina seharusnya dimaknai bukan hanya sebagai persoalan penyelundupan yang menggila, tetapi karena ekonomi Cina memang memiliki daya saing yang lebih baik dari ekonomi kita. Cina telah menjelma menjadi bangsa yang mampu merubah diri menjadi tempat yang demikian aman dan kondusif bagi lahir dan munculnya perusahaan dan industri kelas dunia. Kita sebaliknya mengalami kemandulan luar biasa dalam melahirkan perusahaan dan industri kelas dunia ini. Dan globalisasi yang telah menjadi kemestian adalah arena yang akan menghukum mereka yang tak siap dan tak tanggap - seperti bangsa kita - terhadap fenomena ini.

Persoalan peningkatan daya saing ekonomi ini adalah persoalan serius yang mesti diperhatikan dalam mendisain program pemulihan ekonomi kita ke depan. Daya saing yang buruk menyebabkan sebuah perekonomian sangat rentan terhadap gejolak eksternal dan karenanya mudah sekali didera krisis yang berkepanjangan. Sebaliknya jika daya saing sebuah perekonomian baik, perekonomian tersebut akan mampu segera pulih dari krisis bahkan bangkit kembali untuk menjadi perekonomian yang tangguh dan terhormat. Daya saing yang meningkat memang menyebabkan sebuah perekonomian mampu mengatasi masalah-masalah mendasar pembangunan seperti pengangguran dan kemiskinan.

Tetapi ada hal yang perlu diingat, bahwa membangun daya saing ekonomi bukanlah persoalan sederhana. Ia harus ditunjang oleh industrial base yang tangguh. Sayangnya untuk kita di Indonesia, yang terjadi bukanlah sebuah proses reindustrialisasi yang lebih terencana dan terfokus untuk menangguhkan fondasi ekonomi dan kemudian berangsur-angsur pulih, tetapi sebuah proses yang kini populer di sebut dengan deindustrialisasi. Fenomena ini menegaskan bahwa perekonomian kita memang punya potensi serius untuk terus berjibaku dalam krisis yang berkepanjangan dan tak berujung.

Stagnasi Industri dan Deindustrialisasi

Untuk waktu yang lama (kurang lebih 35 tahun), Indonesia terkenal memiliki keunggulan komparatif dalam tenaga kerja yang relatif murah. Dari segi mutu, tenaga kerja Indonesia didominasi pekerja berketrampilan rendah sehingga tidaklah terlalu mengherankan jika industri yang berkembang bersifat padat karya, yang memiliki tingkat teknologi yang tidak kompleks seperti pakaian jadi, kulit, sepatu, kayu dan industri makanan. Dalam perkembangannya semua industri tersebut menjadi ujung tombak dari ekspor manufaktur Indonesia ke pasar internasional.

Sampai terjadi krisis keuangan Asia pada tahun 1998, bahkan sampai sekarang, struktur ekspor Indonesia tidak banyak berubah, yaitu tetap mengandalkan produk bernilai tambah rendah yang dihasilkan industri padat karya dengan tingkat keahlian dan teknologi rendah pula. Industri kita stagnan pada beberapa komoditas tertentu seperti plywood, tekstil, garmen, footwear, kulit, industri makanan dan barang-barang elektronik sederhana. Stagnasi industri inilah sebenarnya yang menjadi masalah mendasar pembangunan kita saat ini dan ke depan. Road Map dan Blue Print industri kita tak pernah terartikulasi secara eksplisit, widely share dan diinternalisasi oleh dunia industri secara serius. Tak mengherankan jika daya saing industri kita di pasar internasional kemudian begitu rendah. Dan dengan fondasi industri yang begitu dangkal dan rapuh seperti sekarang tidaklah mengherankan jika daya tahan kita terhadap gejolak eksternal begitu ringkih.

Pada saat yang sama, negara-negara Asia lainnya yang mampu bangkit dari krisis ekonomi yang melilit seperti Malaysia, Thailand, Taiwan, Korea beranjak ke produk-produk yang mempunyai tingkat teknologi yang lebih kompleks dan bernilai tambah tinggi. Pergeseran dari ekspor industri yang bernilai tambah rendah ke industri yang bernilai tambah lebih tinggi inilah yang merupakan kunci sukses negara-negara ini keluar dari krisis, kemudian membangun dan mempertahankan daya saing industrinya di arena global. Korea seperti ditunjukkan dalam Tabel 1, dengan proses industrialisasi yang terencana telah bermetamorfosis menjadi negara yang sangat berwibawa karena mampu menggeser industrinya dari yang berteknologi rendah ke industri yang berteknologi tinggi dalam setiap dasawarsa. Keberhasilan Korea dalam menggeser industrinya menurut Kim (2001) karena kemampuan mereka mengakumulasi kemampuan teknologi. Penguasaan teknologilah yang menjadi driving force utama dalam proses mereka dalam menggeser industri dan mengejar ketertinggalannya.



Korea mengawali industrialisasi mereka dengan kondisi objektif yang hampir sama dengan Indonesia. Sepuluh tahun pertama ekspor kita masih sama, berkisar di produk-produk berteknologi rendah seperti plywood, kulit dan tekstil. Dengan pembelajaran teknologi yang sangat terencana serta dipadukan dengan kebijakan industri yang diartikulasikan secara eksplisit, ekspor utama Korea telah berubah total ke produk-produk berteknologi tinggi dengan kualitas kelas dunia. Sementara industri kita nyaris tak beranjak. Industri kita stagnan pada produk yang itu-itu saja.

Selain mengalami stagnasi industri, pemerintahan baru Indonesia juga akan dihadapkan pada gejala yang tak kalah menakutkan, yaitu fenomena deindustrialisasi. Secara konseptual deindustrialisasi terjadi karena meningkatnya tingkat upah dan biaya produksi. Sektor manufaktur yang merupakan sektor utama dalam proses industrialisasi di Indonesia kini dihadapkan pada harga pasar dunia yang semakin kompetitif. Kenaikan biaya produksi yang tidak bisa ditransmisikan pada kenaikan harga di pasar dunia telah menekan keuntungan di sektor industri. Implikasinya kemudian, tak ada insentif untuk bergerak di sektor industri. Karenanya tidaklah mengherankan jika pertumbuhan sektor industri manufaktur Indonesia secara keseluruhan terus mengalami penurunan.

Dari data yang ada, terlihat bahwa dalam periode sebelum krisis, pertumbuhan sektor industri mencapai rata-rata 9% per tahun, sedangkan setelah periode krisis (setelah tahun 1998) tumbuh sebesar rata-rata 5%. Yang mengkhawatirkan, pertumbuhan ini terus menurun.

Hingga triwulan I tahun 2006 hanya tumbuh sebesar 4,6%. Dari sisi sektoral, pola penurunan pertumbuhan ekonomi ini ternyata juga mempunyai kemiripan dengan pola pertumbuhan sektor industri manufaktur, bahkan angka pertumbuhan sektor ini lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional. Pada triwulan I 2006 hanya sebesar 2,01%. Ini tentu mengkhawatirkan mengingat industri manufaktur memberikan kontribusi terbesar dalam PDB (sekitar 28%) dan penghasil devisa ekspor terbesar. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor ini terutama industri non migas merupakan salah satu penyerap tenaga kerja terbanyak setelah sektor pertanian, perdagangan dan jasa.

Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, perlu ada keberanian dari pemerintah untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwa tak ada penyelesaian singkat dalam menyelesaikan kemelut ekonomi kita (no quick fix solution). Masalah kita di sektor industri terlalu mendasar dan berat untuk diselesaikan dalam waktu yang sangat cepat. Kedua, terus menjaga momentum baiknya variabel-variabel makroekonomi demi terciptanya lingkungan yang kondusif bagi tersemainya bibit-bibit industri yang tangguh dan handal. Pada saat yang sama reformasi dan vitalisasi sektor perpajakan harus dilakukan untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan kepada pinjaman luar negeri. Ketiga, harus ada upaya dan perencanaan yang serius untuk membangun industrial base yang tangguh. Pemerintah harus berani mengakui bahwa sektor industri kita memang memiliki kelemahan struktural yang sangat mendasar sejak sebelum krisis ekonomi. Struktur industri kita sangat dangkal (shallow) dan tak lebih dari sekedar industri assembling dan foot-loose industries. Keempat, Lingkungan investasi yang attraktif dan hazard free perlu diciptakan kepada perusahaan-perusahaan asing yang mau melakukan alih teknologi di Indonesia. Iklim persaingan sehat terus didorong agar industri kita diisi oleh pemain-pemain yang kompeten dan tak hanya mengandalkan koneksi kepada pusat kekuasaan.

Akhirnya, semuanya berpulang kepada kemauan politik pemerintah. Perlu ada kerendahan hati dari pemerintah dan elemen-elemen bangsa yang lain untuk menumbuhkan semangat pengabdian pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Bukan mementingkan kelompok dan golongan sambil menjalankan politics as usual, dimana nafsu berkuasa kadang mengalahkan akal sehat dan dorongan untuk berkarya. Wallahu�alam