Economy » 04 Januari 2007 » Hit: 952
Pertumbuhan Bermutu dan Politisasi Ekonomi
Adakah makna kecemerlangan indeks harga saham di Bursa Efek Jakarta di mata para konsumen nasi aking di Cilegon, Purwakarta, atau Gunung Kidul? Berkah apa yang diterima 39 juta penduduk miskin Indonesia dari cadangan devisa yang kuat, ekspor yang melonjak, dan dan kurs rupiah yang stabil? Juga seberapa berharganya inflasi satu digit dan suku bunga rendah bagi belasan juta penganggur yang berjibaku mencari kerja?
Maaf saja, angka-angka indikator ekonomi makro yang berkilau itu sepertinya hanya menjadi milik segelintir orang. Milik para pemilik dana, entah institusi asing maupun domestik, juga kaum berpunya bergelar high networth individual (HNWI). Indikator itu baru sebatas hiasan yang bisa diklaim para petinggi tentang suksesnya kebijakan perekonomian.
Tapi kurang bermakna bagi 39 juta kaum miskin absolut maupun 70 juta penduduk lainnya yang rentan menjadi miskin. Juga bagi hampir 12 juta pengganggur. Indikator makro sepertinya sebuah dunia yang asing bagi kelompok marjinal ini, dan keduanya terhalang tembok pemisah yang semakin tebal.
Dalam bahasa kerennya terjadi decoupling antara sektor finansial-moneter dan sektor riil, terjadi pemisahan, tidak sinkron, tidak nyambung, bahkan terjadi alienasi antara keduanya. Itulah cacat kita sepanjang 2006, dan realita itu menjadi bahaya laten. Perekonomian mulai membaik, namun di dalamnya masih rapuh.
Elemen Pendorong
Lantas, apakah pertumbuhan ekonomi tinggi, cadangan devisa kuat, inflasi dan suku bunga rendah, dan kurs yang stabil tidak perlu? Jelas, seratus persen perlu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah modal utama untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan. Indikator makro yang solid amat dibutuhkan untuk menunjukkan kredibilitas sebuah negara, sebagai jendela bagi masuknya investasi asing.
Persoalannya adalah kualitas pertumbuhan itu. Pertumbuhan ekonomi yang menapak naik pada kuartal II dan III 2006 --setelah empat kuartal sebelumnya terus merosot--, tidak berkualitas alias tidak bermutu. Sebab, menurut ekonom Standard Chartered Bank Fauzi Ikhsan, pertumbuhan itu tidak didorong oleh investasi dan konsumsi. “Pertumbuhannya sudah cukup tinggi, namun profilnya mencerminkan daya beli masyarakat yang masih rendah, kurang mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan, di samping menggambarkan makin besarnya kesenjangan pendapatan,” kata Fauzi kepada Investor Daily beberapa waktu lalu.
Ia merujuk pada pertumbuhan kuartal III-2006 (dibanding kuartal III-2005). Pengeluaran konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 2,99%, pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh 1,72%, sementara pengeluaran modal tetap bruto (PMTB) justru minus 0,25%.
Terlepas dari kelemahan struktur tersebut, pertumbuhan ekonomi tahun 2007 diyakini hampir semua ekonom, analis, dan otoritas lebih baik dari 2006. Minimal 6%. Pemerintah mematok 6,3%, Bank Indonesia 5,7-6,3%. Bahkan ada analis yang memprediksi pertumbuhan tahun 2007 bisa 7%.
Banyak elemen pendorong bagi terwujudnya pertumbuhan yang tinggi. Basis utamanya adalah inflasi yang rendah. BI memprediksi tahun depan inflasi 6 +/- 1%, sedangkan versi pemerintah 6,5%.
Inflasi rendah akan mendorong penurunan suku bunga. Dengan posisi BI rate 9,75% saat ini, BI masih akan menurunkan bunga pada 2007, meski tak seagresif 2006. Turunnya bunga bakal mendorong ekspansi kredit dan intermediasi bank. Gubernur BI memperkirakan ekspansi kredit 2007 sekitar 15-18%. Sejumlah bank BUMN yang mulai berhasil mengatasi kredit bermasalah juga memacu ekspansi kredit 2007 lebih kencang.
Rendahnya inflasi dan suku bunga, menurut Fauzi Ikhsan dan ekonom BII Ferry Latuhihin, bakal mendongkrak daya beli masyarakat. Sektor properti dan otomotif paling diuntungkan dari turunnya bunga. Dengan demikian, sektor konsumsi selaku penopang pertumbuhan akan lebih baik tahun ini.
Faktor positif lain adalah komitmen pemerintah untuk memperbaiki mekanisme pencairan anggaran yang sempat bermasalah pada 2006. Menkeu Sri Mulyani menjanjikan pada kuartal I ini pencairan anggaran bisa tepat waktu sekitar 25%. Pengeluaran pemerintah masih menjadi sumber pertumbuhan yang penting.
Kemudian proyek-proyek infrastruktur tidak saja mendorong pertumbuhan, tapi juga banyak menyerap tenaga kerja. Ferry Latuhihin yakin pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa tembus 7% bila realisasi proyek infrastruktur lancar. “Proyek infrastruktur bisa mendorong munculnya 102 jenis pekerjaan atau usaha,” kata dia.
Ekspor masih menjadi faktor pendorong yang signifikan, karena harga komoditas masih tinggi. Menteri Perdagangan Mari Pangestu menilai, harga komoditas di pasar global tetap bagus tahun ini.
Faktor Risiko
Di balik ilustrasi yang menjanjikan di atas, ekonomi kita dibayangi sejumlah risiko dan faktor minus yang bisa mengganggu. Pertama, kondisi eksternal. Tahun ini, pertumbuhan ekonomi dunia diramalkan turun, yang menurut IMF hanya 4,7%, turun dari perkiraan realisasi 2006 sebesar 5,1%. Kondisi ini bisa mengganggu kinerja ekspor nasional. Faktor global yang juga belum bisa ditebak adalah ketidakpastian harga minyak.
Kedua, tekanan inflasi pada awal 2007. Menurut Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom, kenaikan UMP buruh dan gaji PNS pada Januari ini bisa memberi tekanan terhadap inflasi. Inflasi juga bisa terpicu dari lonjakan harga beras.
Ketiga, tersendatnya UU penentu iklim investasi, seperti UU Pajak, UU Ketenagakerjaan, dan UU Penanaman Modal. Inilah yang paling disesalkan oleh para pengusaha di Kadin Indonesia. Karena itu, Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat tak henti-hentinya mendesak pemerintah dan DPR fokus menuntaskan tiga UU tersebut. Investasi asing bakal naik signifikan pada semester II-2006 bila ketiga UU vital itu tuntas.
Keempat adalah politisasi ekonomi. MS Hidayat mengingatkan pemerintah soal ancaman politisasi ekonomi pada 2007, karena kian dekatnya dengan Pemilu 2009. Dalam konteks ini, akan banyak kebijakan dan masalah ekonomi yang sebenarnya bagus tapi direcoki dan dianggap tidak layak oleh politikus. Pembahasan tiga UU Pajak yang kembali ke titik nol adalah contoh korban politisasi ekonomi.
Momentum
Dari faktor positif maupun risiko tersebut, nyaris semua pelaku meramalkan 2007 perekonomian lebih baik. Tahun ini akan menjadi momentum emas untuk mengakselerasi pertumbuhan, momentum bagi kebangkitan sektor riil. Menurut ekonom Indef Iman Sugema, 2007 bisa menjadi fondasi penting untuk perkembangan ekonomi dan bisnis tahun-tahun berikutnya. “Namun, momentum ini bisa berantakan dan memicu kebangkrutan sektor riil bila intervensi di sektor moneter dan fiskal tidak memadai,” ujarnya.
Sedangkan bagi Kadin dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), selain sejumlah UU bidang ekonomi yang harus dituntaskan, mereka mendesak percepatan pembangunan infrastruktur, memangkas ekonomi biaya tinggi, membenahi birokrasi pusat-daerah, dan memberi kepastian hukum.
Tuntutan itu memang merefleksikan kerisauan para pebisnis selama ini. Itu sebabnya, sungguh melegakan janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa tahun ini akan lebih konkret, tegas, dan dengan bahasa yang ‘terang’. Setidaknya itu bisa meredam frustrasi dunia usaha yang letih menanti implementasi kebijakan pemerintah. “Apa yang ditempuh pemerintah sudah on the track. Yang lemah adalah implementasinya,” ujar MS Hidayat.
Kini momentum itu berada dalam genggaman pemerintah. Bila pemerintah gagal menyinergikan seluruh faktor positif yang dimiliki, terkuburlah mimpi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas, yang sanggup mereduksi kemiskinan dan pengangguran. (hari gunarto)
sumber : Daily Investor
02 Januari 2007
Maaf saja, angka-angka indikator ekonomi makro yang berkilau itu sepertinya hanya menjadi milik segelintir orang. Milik para pemilik dana, entah institusi asing maupun domestik, juga kaum berpunya bergelar high networth individual (HNWI). Indikator itu baru sebatas hiasan yang bisa diklaim para petinggi tentang suksesnya kebijakan perekonomian.
Tapi kurang bermakna bagi 39 juta kaum miskin absolut maupun 70 juta penduduk lainnya yang rentan menjadi miskin. Juga bagi hampir 12 juta pengganggur. Indikator makro sepertinya sebuah dunia yang asing bagi kelompok marjinal ini, dan keduanya terhalang tembok pemisah yang semakin tebal.
Dalam bahasa kerennya terjadi decoupling antara sektor finansial-moneter dan sektor riil, terjadi pemisahan, tidak sinkron, tidak nyambung, bahkan terjadi alienasi antara keduanya. Itulah cacat kita sepanjang 2006, dan realita itu menjadi bahaya laten. Perekonomian mulai membaik, namun di dalamnya masih rapuh.
Elemen Pendorong
Lantas, apakah pertumbuhan ekonomi tinggi, cadangan devisa kuat, inflasi dan suku bunga rendah, dan kurs yang stabil tidak perlu? Jelas, seratus persen perlu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah modal utama untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan. Indikator makro yang solid amat dibutuhkan untuk menunjukkan kredibilitas sebuah negara, sebagai jendela bagi masuknya investasi asing.
Persoalannya adalah kualitas pertumbuhan itu. Pertumbuhan ekonomi yang menapak naik pada kuartal II dan III 2006 --setelah empat kuartal sebelumnya terus merosot--, tidak berkualitas alias tidak bermutu. Sebab, menurut ekonom Standard Chartered Bank Fauzi Ikhsan, pertumbuhan itu tidak didorong oleh investasi dan konsumsi. “Pertumbuhannya sudah cukup tinggi, namun profilnya mencerminkan daya beli masyarakat yang masih rendah, kurang mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan, di samping menggambarkan makin besarnya kesenjangan pendapatan,” kata Fauzi kepada Investor Daily beberapa waktu lalu.
Ia merujuk pada pertumbuhan kuartal III-2006 (dibanding kuartal III-2005). Pengeluaran konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 2,99%, pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh 1,72%, sementara pengeluaran modal tetap bruto (PMTB) justru minus 0,25%.
Terlepas dari kelemahan struktur tersebut, pertumbuhan ekonomi tahun 2007 diyakini hampir semua ekonom, analis, dan otoritas lebih baik dari 2006. Minimal 6%. Pemerintah mematok 6,3%, Bank Indonesia 5,7-6,3%. Bahkan ada analis yang memprediksi pertumbuhan tahun 2007 bisa 7%.
Banyak elemen pendorong bagi terwujudnya pertumbuhan yang tinggi. Basis utamanya adalah inflasi yang rendah. BI memprediksi tahun depan inflasi 6 +/- 1%, sedangkan versi pemerintah 6,5%.
Inflasi rendah akan mendorong penurunan suku bunga. Dengan posisi BI rate 9,75% saat ini, BI masih akan menurunkan bunga pada 2007, meski tak seagresif 2006. Turunnya bunga bakal mendorong ekspansi kredit dan intermediasi bank. Gubernur BI memperkirakan ekspansi kredit 2007 sekitar 15-18%. Sejumlah bank BUMN yang mulai berhasil mengatasi kredit bermasalah juga memacu ekspansi kredit 2007 lebih kencang.
Rendahnya inflasi dan suku bunga, menurut Fauzi Ikhsan dan ekonom BII Ferry Latuhihin, bakal mendongkrak daya beli masyarakat. Sektor properti dan otomotif paling diuntungkan dari turunnya bunga. Dengan demikian, sektor konsumsi selaku penopang pertumbuhan akan lebih baik tahun ini.
Faktor positif lain adalah komitmen pemerintah untuk memperbaiki mekanisme pencairan anggaran yang sempat bermasalah pada 2006. Menkeu Sri Mulyani menjanjikan pada kuartal I ini pencairan anggaran bisa tepat waktu sekitar 25%. Pengeluaran pemerintah masih menjadi sumber pertumbuhan yang penting.
Kemudian proyek-proyek infrastruktur tidak saja mendorong pertumbuhan, tapi juga banyak menyerap tenaga kerja. Ferry Latuhihin yakin pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa tembus 7% bila realisasi proyek infrastruktur lancar. “Proyek infrastruktur bisa mendorong munculnya 102 jenis pekerjaan atau usaha,” kata dia.
Ekspor masih menjadi faktor pendorong yang signifikan, karena harga komoditas masih tinggi. Menteri Perdagangan Mari Pangestu menilai, harga komoditas di pasar global tetap bagus tahun ini.
Faktor Risiko
Di balik ilustrasi yang menjanjikan di atas, ekonomi kita dibayangi sejumlah risiko dan faktor minus yang bisa mengganggu. Pertama, kondisi eksternal. Tahun ini, pertumbuhan ekonomi dunia diramalkan turun, yang menurut IMF hanya 4,7%, turun dari perkiraan realisasi 2006 sebesar 5,1%. Kondisi ini bisa mengganggu kinerja ekspor nasional. Faktor global yang juga belum bisa ditebak adalah ketidakpastian harga minyak.
Kedua, tekanan inflasi pada awal 2007. Menurut Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom, kenaikan UMP buruh dan gaji PNS pada Januari ini bisa memberi tekanan terhadap inflasi. Inflasi juga bisa terpicu dari lonjakan harga beras.
Ketiga, tersendatnya UU penentu iklim investasi, seperti UU Pajak, UU Ketenagakerjaan, dan UU Penanaman Modal. Inilah yang paling disesalkan oleh para pengusaha di Kadin Indonesia. Karena itu, Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat tak henti-hentinya mendesak pemerintah dan DPR fokus menuntaskan tiga UU tersebut. Investasi asing bakal naik signifikan pada semester II-2006 bila ketiga UU vital itu tuntas.
Keempat adalah politisasi ekonomi. MS Hidayat mengingatkan pemerintah soal ancaman politisasi ekonomi pada 2007, karena kian dekatnya dengan Pemilu 2009. Dalam konteks ini, akan banyak kebijakan dan masalah ekonomi yang sebenarnya bagus tapi direcoki dan dianggap tidak layak oleh politikus. Pembahasan tiga UU Pajak yang kembali ke titik nol adalah contoh korban politisasi ekonomi.
Momentum
Dari faktor positif maupun risiko tersebut, nyaris semua pelaku meramalkan 2007 perekonomian lebih baik. Tahun ini akan menjadi momentum emas untuk mengakselerasi pertumbuhan, momentum bagi kebangkitan sektor riil. Menurut ekonom Indef Iman Sugema, 2007 bisa menjadi fondasi penting untuk perkembangan ekonomi dan bisnis tahun-tahun berikutnya. “Namun, momentum ini bisa berantakan dan memicu kebangkrutan sektor riil bila intervensi di sektor moneter dan fiskal tidak memadai,” ujarnya.
Sedangkan bagi Kadin dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), selain sejumlah UU bidang ekonomi yang harus dituntaskan, mereka mendesak percepatan pembangunan infrastruktur, memangkas ekonomi biaya tinggi, membenahi birokrasi pusat-daerah, dan memberi kepastian hukum.
Tuntutan itu memang merefleksikan kerisauan para pebisnis selama ini. Itu sebabnya, sungguh melegakan janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa tahun ini akan lebih konkret, tegas, dan dengan bahasa yang ‘terang’. Setidaknya itu bisa meredam frustrasi dunia usaha yang letih menanti implementasi kebijakan pemerintah. “Apa yang ditempuh pemerintah sudah on the track. Yang lemah adalah implementasinya,” ujar MS Hidayat.
Kini momentum itu berada dalam genggaman pemerintah. Bila pemerintah gagal menyinergikan seluruh faktor positif yang dimiliki, terkuburlah mimpi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas, yang sanggup mereduksi kemiskinan dan pengangguran. (hari gunarto)
sumber : Daily Investor
02 Januari 2007