News » 11 Februari 2009 » Hit: 405
PKS Siap Tidak Berkoalisi, Kalau …..
Panas, mungkin kata itu tepat untuk menggambarkan situasi politik di Indonesia jelang Pemilu Legislatif yang sudah kian dekat. Buktinya, situasi memanas juga sangat kentara pada dialog politik yang berlangsung kemarin (10/2) di Media Lounge DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly Jakarta Selatan. Dalam Diskusi yang mengangkat tema Agenda 23 Wacana dari Slipi turut hadir Syarif Hasan dari Partai Demokrat, Maruarar Sirait dari PDIP, DR. Zulkieflimansyah dari PKS, dan Yudilatif dari Reform Institute Paramadina.
Adapun topik yang menjadi pembahasan dalam pertemuan selama dua jam itu adalah kapan sebaiknya koalisi dijalin, apakah setelah atau sebelum pemilu? Ini menarik, mengingat pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan pemilihan anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak, membuat situasi politik semakin unpredictable, karena ada banyak kemungkinan yang akan terjadi.
Di sesi pertama, Ketua DPP Golkar Agung Laksono sempat memberikan statement, meski partainya akan berkoalisi usai Pemilu Legislatif, namun berdasarkan keputusan Rapimnas partai berlambang beringin itu akan tetap melakukan penjaringan untuk berkoalisi dari sekarang. Hal senada juga datang dari PDIP, Partai Demokrat, dan PKS.
Menurut DR. Zulkieflimansyah sebagai Wakil Ketua Bidang Polhukam DPP PKS, ada banyak kemungkinan yang akan terjadi jelang pemilihan Presiden, karena logikanya selain keputusan MK yang akan menimbulkan konsekuensi, dalam dua tahun kedepan Indonesia diprediksi akan mengalami krisis ekonomi yang berat. Karenanya pria jebolan University of Glassgow-Inggris ini, membaginya menjadi empat skenario. Pertama, kalau MK tidak menganulir syarat pencalonan Presiden yang 20% maka kemungkinan terjadi koalisi dalam waktu dekat akan sulit tercapai, karena masih harus melewati putaran berikutnya. Kedua, kalau syaratnya lebih kecil dari 20%, maka koalisi pelangi yang akan terjadi.
Ketiga, Golkar melakukan koalisi sebelum Pemilu Legislatif, ini akan memberi warna tersendiri kedepannya. Dan Keempat, kalau ternyata PDIP sebagai partai yang mengaku punya basis masa yang cukup solid tidak mencapai syarat 20%, ini juga punya dampak tersendiri. Berdasarkan keempat skenario itu, meksi PKS akan melakukan koalisi usai Pemilu April mendatang, Bang Zul menegaskan Partai Keadilan Sejahtera tidak akan berkoalisi jika syarat dari MK terpenuhi. “Kalau perolehan suara kami lebih besar, kami tidak akan berkoalisi” katanya. Namun pria yang tengah wara-wiri menyambangi dapilnya di Serang dan Cilegon ini juga menyadari kemungkinan itu terjadi sangat kecil. Karenanya kalau saja yang terjadi adalah koalisi pelangi, berarti itu lebih baik agar semua keinginan bisa diakomodir. (dewi)
Adapun topik yang menjadi pembahasan dalam pertemuan selama dua jam itu adalah kapan sebaiknya koalisi dijalin, apakah setelah atau sebelum pemilu? Ini menarik, mengingat pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan pemilihan anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak, membuat situasi politik semakin unpredictable, karena ada banyak kemungkinan yang akan terjadi.
Di sesi pertama, Ketua DPP Golkar Agung Laksono sempat memberikan statement, meski partainya akan berkoalisi usai Pemilu Legislatif, namun berdasarkan keputusan Rapimnas partai berlambang beringin itu akan tetap melakukan penjaringan untuk berkoalisi dari sekarang. Hal senada juga datang dari PDIP, Partai Demokrat, dan PKS.
Menurut DR. Zulkieflimansyah sebagai Wakil Ketua Bidang Polhukam DPP PKS, ada banyak kemungkinan yang akan terjadi jelang pemilihan Presiden, karena logikanya selain keputusan MK yang akan menimbulkan konsekuensi, dalam dua tahun kedepan Indonesia diprediksi akan mengalami krisis ekonomi yang berat. Karenanya pria jebolan University of Glassgow-Inggris ini, membaginya menjadi empat skenario. Pertama, kalau MK tidak menganulir syarat pencalonan Presiden yang 20% maka kemungkinan terjadi koalisi dalam waktu dekat akan sulit tercapai, karena masih harus melewati putaran berikutnya. Kedua, kalau syaratnya lebih kecil dari 20%, maka koalisi pelangi yang akan terjadi.
Ketiga, Golkar melakukan koalisi sebelum Pemilu Legislatif, ini akan memberi warna tersendiri kedepannya. Dan Keempat, kalau ternyata PDIP sebagai partai yang mengaku punya basis masa yang cukup solid tidak mencapai syarat 20%, ini juga punya dampak tersendiri. Berdasarkan keempat skenario itu, meksi PKS akan melakukan koalisi usai Pemilu April mendatang, Bang Zul menegaskan Partai Keadilan Sejahtera tidak akan berkoalisi jika syarat dari MK terpenuhi. “Kalau perolehan suara kami lebih besar, kami tidak akan berkoalisi” katanya. Namun pria yang tengah wara-wiri menyambangi dapilnya di Serang dan Cilegon ini juga menyadari kemungkinan itu terjadi sangat kecil. Karenanya kalau saja yang terjadi adalah koalisi pelangi, berarti itu lebih baik agar semua keinginan bisa diakomodir. (dewi)