Tak Diberi Kursi Mentri Pun PKS Bisa Terima

Establishing A Bridge of Reason & Understanding
Kamis, 29 Juli 2010
News » 02 September 2009 » Hit: 643
Tak Diberi Kursi Mentri Pun PKS Bisa Terima
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Achmad Mubarok mengungkapkan sinyalemen bahwa ada parpol mitra koalisi yang kerap menekan dan menuntut macam-macam. Langkah Demokrat “merapat” ke PDIP merupakan reaksi terhadap tekanan tersebut.

Meski tak menyebut nama, namun sejumlah pengamat meyakini bahwa partai yang dimaksud adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Selama ini, PKS memang dikenal sebagai mitra koalisi yang “cerewet”. Saat nama Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono muncul sebagai calon wakil presiden pendamping SBY, PKS bereaksi keras. PKS baru menyetujui Boediono menjadi Cawapres hanya beberapa jam sebelum pasangan SBY-Boediono dideklarasikan.

Partai berlambang bulan sabit kembar itu cukup lantang menentang masuknya kader-kader partai yang tidak berkeringat pada pilpres dalam jajaran kabinet. Bagaimana PKS menyikapi tudingan tersebut? berikut wawancara Rakyat Merdeka dengan Zulkieflimansyah.

Ada kesan PKS sebagai partai yang sering menekan. Apa tanggapan anda?

Di PKS ada kesepakatan bahwa yang berkomunikasi mengenai apapun dengan SBY hanyalah Ketua Dewan Syuro Hilmi Aminudin. Artinya, hanya ada satu pintu di PKS. Saya bersyukur karena tingkat disiplin kader atas kesepakatan itu sangat tinggi.

Kalau ada kesan PKS melakukan tekanan, meminta ini dan meminta itu, sama sekali tidak benar, karena ustadz Hilmi belum lama pulang dari umroh. Beliau lama di Arab Saudi.

Bagaimana respon pengurus DPP PKS atas pernyataan Achmad Mubarok?

Kami menyikapi itu sebagai feed back, sebagai bahan evaluasi. Jangan-jangan memang ada kesalahan dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan tokoh-tokoh di PKS, sampai ada kesan, kita suka menekan dan meminta-minta. Saya sepakat dengan teman-teman Partai Demokrat yang menilai bahwa pernyataan Mubarok itu sebagai cara beliau saja di dalam melakukan komunikasi.

Ada yang menduga pernyataan Mubarok itu merupakan sinyalemen bahwa Demokrat akan melepas PKS. Ini berkaca dari pengalaman ketika Demokrat hendak melepas JK sebelum pemilu legislatif lalu?

Saya kira tidak akan sejauh itu, Pak Mubarok memang gampang memberikan pernyataan. Sehingga kemungkinan pernyataan yang disampaikan orang lain itu sebenarnya keluar dari konten yang dimaksud. Kami tidak melihat pernyataan Mubarok itu untuk menekan PKS. Apalagi hubungan beliau dengan PKS cukup bagus. Atau bisa saja beliau berkelakar saja.

Dari pernyataan elit PKS selama ini, ada kesan PKS ketakutan kehilangan kursi kabinet yang selama ini memang sudah dibidik?

Sejak awal kita telah membuat kesepatan dengan SBY bahwa koalisi bukan hanya bicara soal kursi kabinet, namun bicara nilai. Dalam memutuskan itu, perhitungan PKS bukan hanya didasari faktor politik semata tatapi lebih mempertimbangkan nilai sosial keagamaan. Terkadang perhitungan politik menjadi pertimbangan yang sekian, bukan utama.

Oleh karena itu, tidak pada tempatnya kalau PKS yang sejak awal ingin memperkuat sistem presidensial, kemudian malah memaksa-maksa minta sesuatu. Namun sebagai parpol, kita tidak hanya sekedar mengikuti matahari terbenam, namun alangkah lebih baik kalau untuk membantu pemerintahan diapreseasikan dengan sesuatu (kursi kabinet-red). Dan, kita pun akan menyiapkan kader-kader terbaik untuk posisi apapun yang diberikan.

Selama ini PKS kerap berseberangan dengan PDIP dan Golkar. Apakah PKS akan keluar kalau kedua partai itu bergabung dalam koalisi?

Kesan seperti itu tidak betul bahwa bila Golkar dan PDIP masuk koalisi, PKS uring-uringan. PKS tidak dalam posisi seolah Golkar dan PDIP harus berada di habitat yang berseberangan.

Sepanjang putusan yang diambil SBY rasional dan kesepakatan yang ada ditaati, maka kita dengan rendah hati menerima keputusan SBY. Apalagi kalau tujuannya untuk kebaikan masyarakat.

Bagaimana kalau harapan PKS mengenai koalisi di pemerintahan nanti tak sesuai tak tercapai?

Pengalaman kita berkoalisi dengan Demokrat sejak 2004, SBY itu orang yang cukup taat terhadap komitmen. Kami yakin dengan integritas SBY. Beliau pasti memenuhi kesepakatan dengan baik.

Bagaimana bila ternyata keputusan SBY tidak sesuai dengan yang diharapankan PKS. Misalnya, PKS hanya diberikan dua kursi?

Kalau keputusan yang lahir dari komunikasi bersama, kami akan terima apapun keputusannya. Tidak dikasih kursi menteri pun, kalau argumentasi yang disampaikan masuk akal, kita bisa menerima.

Ada kabar SBY ingin merangkul PDIP karena ingin pemrintah tak terus digoyang sehingga bisa fokus menjalankan program dan pembangunan. Komentar anda?

Saya setuju dengan keinginan SBY membentuk pemerintahan yang kuat. Karena tantangan bangsa ini ke depan memang semakin berat. Kalau melihat dari perspektif membangun demokrasi, bangsa ini telah melangkah dari transisi menuju konsolidasi demokrasi. Walaupun akan menjadi preseden yang kurang baik kalau PDIP masuk dalam koalisi.

Banyak yang ingin kabinet mendatang diisi kalngan profesional ketimbang diisi kader parpol. Komentar anda?

Masukan dari masyarakat itu menjadi input untuk parpol, termasuk PKS. Keinginan itu harus dimaknai bahwa parpol harus memberikan kader terbaik atau yang benar-benar mempresentasikan profesionalitas. Pak SBY punya pengalaman selama lima tahun memimpin pemerintahan, tentu beliau sudah mengetahui gambaran dan tantangan ke depan.

*Wawancara ini dimuat di Koran harian Rakyat Merdeka