Economy » 12 Desember 2006 » Hit: 964
Terlepasnya Sektor Riil dari Indikator Makro
Sepanjang tahun 2006 yang segera berlalu, banyak kisah sukses dapat dicatat. Tetapi tidak sedikit pula persoalan ekonomi, kesejahteraan rakyat, yang seolah tak beranjak, bahkan ada yang mundur. Melunasi utang kepada Dana Moneter Internasional tentu cukup membuat tegak kepala bangsa ini. Indeks harga saham di Bursa Efek Jakarta mencatat kinerja terbaik ketiga di Asia. Nilai tukar rupiah pun tak ketinggalan, di posisi ketiga mata uang Asia yang berapresiasi terhadap dollar AS. Inflasi terus menurun, sehingga memungkinkan suku bunga dapat diturunkan ke level satu digit. Ekspor terus meningkat meskipun lebih banyak ditolong melambungnya harga komoditas di pasar internasional. Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus menggeliat, meskipun masih pada level rendah, diklaim sudah dapat mengatrol pendapatan perkapita masyarakat ke level 1.600 dollar AS, pulih dari kondisi pra-krisis.
Akan tetapi, semua indikator makro-ekonomi tersebut, barulah menyentuh sebagian kecil lapisan masyarakat. Dunia usaha sektor riil, banyak yang masih babak belur, dihajar berbagai persoalan eksternal perusahaan walaupun sudah melakukan berbagai upaya efisiensi.
Angka-angka itu juga belum bicara banyak bagi masyarakat kebanyakan, karena kehidupan mereka nyaris tak bergerak maju. Bahkan sebagian besar di antaranya, harus menelan pil pahit, mengalami degradasi kehidupan. Tidak sedikit yang harus terlempar masuk ke dalam kehidupan lebih yang nista, menganggur dan jatuh miskin.
Penelitian terakhir Bank Dunia yang mengungkapkan adanya hampir 109 juta rakyat yang hidup dengan pengeluaran di bawah 2 dollar AS atau sekitar Rp 18.000 sehari, seharusnya cukup menyentakkan elit bangsa untuk bangun dari tidur dan mimpi berkepanjangan.
Kalau pun enggan memakai indikator Bank Dunia tersebut, survei buatan bangsa sendiri Badan Pusat Statistik (BPS) juga sahih untuk acuan. BPS menyatakan 17,76 persen rakyat Indonesia hidup dalam keadaan miskin. Indikatornya, pengeluaran mereka hanya 1,55 dollar AS sehari. Bahkan lebih jauh, ada sekitar tujuh persen dari total penduduk yang hanya mampu mengeluarkan uang di bawah satu dollar untuk hidup sehari.
Indikator mana pun yang dipakai, jelas akan terlihat betapa dahsyatnya "gunung es" kemiskinan tersebut. Hampir separuh dari manusia Indonesia, yang sering diakui kaya raya sumber daya alam ini, masih sangat rentan untuk terperangkap masuk dalam lingkaran setan kemiskinan yang sangat menyengsarakan.
Angka kemiskinan, versi Bank Dunia maupun BPS, tetaplah menakutkan. Jumlah penduduk miskin versi BPS saja sudah menunjukkan hampir 10 kali lipat jumlah penduduk tetangga kita Singapura yang justru tidak punya sumber daya alam apa pun.
Paparan persoalan sebenarnya sudah jelas. Bahkan pemerintah telah mencangkan berbagai program untuk menggerakkan perekonomian dan mengatasi persoalan kemiskinan. Masalahnya, banyak program yang telah dicanangkan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Faktor penghambatnya sangat banyak, tetapi intinya adalah kemampuan dan kapasitas yang rendah dalam mengimplementasi program. Inilah problem terberat, karena sepertinya ini lebih senang berwacana, sehingga lupa waktu yang terus berputar menggilas banyak penduduk.
Sementara negara lain terus menggeliat dan bergulir membenahi diri, memperbaiki kemampuan ekonominya, dan tentu saja meningkatkan kesejahteraan bangsanya.
Daya saing kita dalam berhadapan bangsa lain, menunjukkan peningkatan dalam hal-hal tertentu. Tetapi, semua itu dalam kaitan perbaikan indikator makro, sementara sektor mikro terus tertekan dengan berbagai persoalan dalam negeri yang tak kunjung terselesaikan, ditambah "gempuran" bangsa lain. Inilah yang dimaksud terlepasnya kondisi mikro, sektor riil, dunia usaha, kondisi nyata masyarakat kebanyakan, dari indikator makro-ekonomi yang membaik itu.
Jelaslah pekerjaan rumah yang menanti segera tahun 2007 ialah membuat berbagai program yang telah dicanangkan pemerintah menjadi terimplementasikan di lapangan, bukan di atas kertas dengan seribu satu macam wacana lagi.
Program infrastruktur, konversi energi, revitalisasi pertanian dan perikanan, tidak bisa lagi ditawar-tawar hanya dengan berbagai pertimbangan yang tidak perlu.
Daya beli masyarakat makin melemah, dunia usaha tak bergerak, investasi bahkan anjlok dibandingkan tahun lalu padahal dibutuhkan untuk membuka lapangan kerja dan akhirnya mengangkat kembali daya beli masyarakat.
Sementara sektor finansial, termasuk perbankan nasional, masih melemah daya dukungnya terhadap sektor riil, pemerintah melalui politik anggarannya dapat memicu bergerak cepatnya roda-roda mesin perekonomian yang selama tahun 2006 terus melemah. Merealisasikan proyek-proyek pembangunan sarana dan prasaran fisik alias infrastruktur, terutama di pedesaan tidak bisa ditawar lagi. Penduduk terbesar jumlahnya dan termiskin hidupnya, ada di pedesaan.
Salah satu yang harus diputar kembali sebelum terlanjur salah kaprah, ialah semakin banyaknya pemerintah daerah yang berperan sebagai fund manajer, yang lihai mengatur portofolio investasi, menanamkannya dalam berbagai instrumen investasi seperti Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi negara. Padahal, dana-dana yang diputar itu justru bersumber dari APBN. Jumlah dana yang ditransfer ke daerah mencapai separuh volume APBN.
Para pemerintah daerah itu seharusnya berperan sebagai project manager. Gubernur, Bupati dan wali kota harus berperilaku sebagai seorang manajer yang harus menggerakkan secara cepat proyek-proyek yang ada di daerahnya. Bukan ikut-ikutan meramaikan pasar finansial laiknya fund manager. Pada tataran tingkat pusat, penyakit egoisme sektoral benar-benar sudah harus diberangus.
www.kompas.com
Akan tetapi, semua indikator makro-ekonomi tersebut, barulah menyentuh sebagian kecil lapisan masyarakat. Dunia usaha sektor riil, banyak yang masih babak belur, dihajar berbagai persoalan eksternal perusahaan walaupun sudah melakukan berbagai upaya efisiensi.
Angka-angka itu juga belum bicara banyak bagi masyarakat kebanyakan, karena kehidupan mereka nyaris tak bergerak maju. Bahkan sebagian besar di antaranya, harus menelan pil pahit, mengalami degradasi kehidupan. Tidak sedikit yang harus terlempar masuk ke dalam kehidupan lebih yang nista, menganggur dan jatuh miskin.
Penelitian terakhir Bank Dunia yang mengungkapkan adanya hampir 109 juta rakyat yang hidup dengan pengeluaran di bawah 2 dollar AS atau sekitar Rp 18.000 sehari, seharusnya cukup menyentakkan elit bangsa untuk bangun dari tidur dan mimpi berkepanjangan.
Kalau pun enggan memakai indikator Bank Dunia tersebut, survei buatan bangsa sendiri Badan Pusat Statistik (BPS) juga sahih untuk acuan. BPS menyatakan 17,76 persen rakyat Indonesia hidup dalam keadaan miskin. Indikatornya, pengeluaran mereka hanya 1,55 dollar AS sehari. Bahkan lebih jauh, ada sekitar tujuh persen dari total penduduk yang hanya mampu mengeluarkan uang di bawah satu dollar untuk hidup sehari.
Indikator mana pun yang dipakai, jelas akan terlihat betapa dahsyatnya "gunung es" kemiskinan tersebut. Hampir separuh dari manusia Indonesia, yang sering diakui kaya raya sumber daya alam ini, masih sangat rentan untuk terperangkap masuk dalam lingkaran setan kemiskinan yang sangat menyengsarakan.
Angka kemiskinan, versi Bank Dunia maupun BPS, tetaplah menakutkan. Jumlah penduduk miskin versi BPS saja sudah menunjukkan hampir 10 kali lipat jumlah penduduk tetangga kita Singapura yang justru tidak punya sumber daya alam apa pun.
Paparan persoalan sebenarnya sudah jelas. Bahkan pemerintah telah mencangkan berbagai program untuk menggerakkan perekonomian dan mengatasi persoalan kemiskinan. Masalahnya, banyak program yang telah dicanangkan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Faktor penghambatnya sangat banyak, tetapi intinya adalah kemampuan dan kapasitas yang rendah dalam mengimplementasi program. Inilah problem terberat, karena sepertinya ini lebih senang berwacana, sehingga lupa waktu yang terus berputar menggilas banyak penduduk.
Sementara negara lain terus menggeliat dan bergulir membenahi diri, memperbaiki kemampuan ekonominya, dan tentu saja meningkatkan kesejahteraan bangsanya.
Daya saing kita dalam berhadapan bangsa lain, menunjukkan peningkatan dalam hal-hal tertentu. Tetapi, semua itu dalam kaitan perbaikan indikator makro, sementara sektor mikro terus tertekan dengan berbagai persoalan dalam negeri yang tak kunjung terselesaikan, ditambah "gempuran" bangsa lain. Inilah yang dimaksud terlepasnya kondisi mikro, sektor riil, dunia usaha, kondisi nyata masyarakat kebanyakan, dari indikator makro-ekonomi yang membaik itu.
Jelaslah pekerjaan rumah yang menanti segera tahun 2007 ialah membuat berbagai program yang telah dicanangkan pemerintah menjadi terimplementasikan di lapangan, bukan di atas kertas dengan seribu satu macam wacana lagi.
Program infrastruktur, konversi energi, revitalisasi pertanian dan perikanan, tidak bisa lagi ditawar-tawar hanya dengan berbagai pertimbangan yang tidak perlu.
Daya beli masyarakat makin melemah, dunia usaha tak bergerak, investasi bahkan anjlok dibandingkan tahun lalu padahal dibutuhkan untuk membuka lapangan kerja dan akhirnya mengangkat kembali daya beli masyarakat.
Sementara sektor finansial, termasuk perbankan nasional, masih melemah daya dukungnya terhadap sektor riil, pemerintah melalui politik anggarannya dapat memicu bergerak cepatnya roda-roda mesin perekonomian yang selama tahun 2006 terus melemah. Merealisasikan proyek-proyek pembangunan sarana dan prasaran fisik alias infrastruktur, terutama di pedesaan tidak bisa ditawar lagi. Penduduk terbesar jumlahnya dan termiskin hidupnya, ada di pedesaan.
Salah satu yang harus diputar kembali sebelum terlanjur salah kaprah, ialah semakin banyaknya pemerintah daerah yang berperan sebagai fund manajer, yang lihai mengatur portofolio investasi, menanamkannya dalam berbagai instrumen investasi seperti Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi negara. Padahal, dana-dana yang diputar itu justru bersumber dari APBN. Jumlah dana yang ditransfer ke daerah mencapai separuh volume APBN.
Para pemerintah daerah itu seharusnya berperan sebagai project manager. Gubernur, Bupati dan wali kota harus berperilaku sebagai seorang manajer yang harus menggerakkan secara cepat proyek-proyek yang ada di daerahnya. Bukan ikut-ikutan meramaikan pasar finansial laiknya fund manager. Pada tataran tingkat pusat, penyakit egoisme sektoral benar-benar sudah harus diberangus.
www.kompas.com